Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang dipimpin oleh Husni Thamrin menganut asas nonkooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. SEBAB Pembentukan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dilatarbelakangi oleh kegagalan Petisi Sutardjo.

Pembahasan

Pernyataan ini salah karena GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang diprakarsai oleh M. Husni Thamrin melaksanakan strategi kooperatif (kerjasama) dengan Belanda. Hal ini tercermin saat GAPI mengeluarkan manifest GAPI pada 20 September 1939. Isi manifest ini adalah untuk mengajak rakyat Indonesia dan negeri Belanda untuk bekerjasama menghadapi bahaya fasisme. Semua itu akan tercapai jika rakyat Indonesia diberi hak baru dalam urusan pemerintahan dengan mendirikan parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat dan pemerintah bertanggung jawab pada parlemen. Intinya GAPI hanya ingin bersikap kooperatif dengan Belanda hingga tujuannya untuk membentuk parlemen sendiri tercapai. Alasan ini benar karena GAPI (Gabungan Politik Indonesia) terbentuk setelah ditolaknya Petisi Soetardjo. Isi dari Petisi Soetardjo ini adalah agar diadakannya pertemuan antara wakil Indonesia dan Belanda dalam kedudukan yang sama dengan tujuan untuk membahas pemberian status otonom bagi Indonesia. Usulan ini kemudian ditolak oleh pemerintah Belanda pada tanggal 16 November 1938.