Pertanyaan

Deklarasi Djuanda merupakan salah satu keputusan pemerintah yang dikemukakan pada 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda dikeluarkan untuk menggantikan hukum laut Indonesia yang berdasarkan Zeenen Maritieme Kringen Ordonantie tahun 1939 yang sudah berlaku sejak masa kolonial, kemudian diubah menjadi hukum laut yang berasaskan prinsip negara kepulauan. Pada Konferensi Hukum Laut pada tahun 1958 di Jenewa, prinsip negara kepulauan ini banyak ditentang karena....

belum ada negara yang menerapkan hukum laut berdasarkan prinsip negara kepulauan
kum laut berdasarkan prinsip negara kepulauan tidak sesuai dengan negara lainnya
hukum laut dengan prinsip negara kepulauan tidak dilandasi dengan hukum yang jelas
negara kolonialis tidak mampu mempertahankan dominasi politik-ekonomi
prinsip negara kepulauan belum pernah dikemukakan sebelumnya

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

C. Sianturi

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Pembahasan

Deklarasi Djuanda merupakan salah satu keputusan pemerintah yang dikeluarkan untuk menggantikan hukum laut Indonesia yang berdasarkan Zeenen Maritieme Kringen Ordonantie tahun 1939 yang sudah berlaku sejak masa kolonial. Kemudian ingin diubah menjadi hukum laut yang berasaskan prinsip negara kepulauan. Pada Konferensi Hukum Laut pada tahun 1958 di Jenewa, prinsip negara kepulauan ini banyak ditentang terutama oleh negara kolonialis. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mampu mempertahankan dominasi politik-ekonomi di negara jajahannya. Apalagi pada masa itu Belanda masih menguasai Irian Barat, keberadaan hukum tersebut dapat membahayakan posisinya. Belanda kemudian mengeluarkan nota diplomatik untuk memprotes Pengumuman Pemerintah RI pada tanggal 13 Desember 1957. Pemerintah Belanda beranggapan bahwa Pengumuman Pemerintah RI tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

Deklarasi Djuanda merupakan salah satu keputusan pemerintah yang dikeluarkan untuk menggantikan hukum laut Indonesia yang berdasarkan Zeenen Maritieme Kringen Ordonantie tahun 1939 yang sudah berlaku sejak masa kolonial. Kemudian ingin diubah menjadi hukum laut yang berasaskan prinsip negara kepulauan. Pada Konferensi Hukum Laut pada tahun 1958 di Jenewa, prinsip negara kepulauan ini banyak ditentang terutama oleh negara kolonialis. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mampu mempertahankan dominasi politik-ekonomi di negara jajahannya. Apalagi pada masa itu Belanda masih menguasai Irian Barat, keberadaan hukum tersebut dapat membahayakan posisinya. Belanda kemudian mengeluarkan nota diplomatik untuk memprotes Pengumuman Pemerintah RI pada tanggal 13 Desember 1957. Pemerintah Belanda beranggapan bahwa Pengumuman Pemerintah RI tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.