Pertanyaan

Dampak ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno tentang peristiwa G30S oleh MPRS adalah ….

Soeharto menjadi Perdana Menteri
mandat Soekarno sebagai Presiden dicabut MPRS
mandat Soekarno sebagai Presiden diperkuat MPRS
mandat Soekarno sebagai presiden tidak bisa diganggu gugat
Soekarno-Soeharto diangkat menjadi Presiden-Wakil Presiden

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

C. Sianturi

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Jawaban

jawaban yang tepat adalah B.

Pembahasan

Pada tanggal 22 Juni 1966 PresidenSoekarnomenyampaikan pidato pertanggungjawaban mengenai sikapnya terhadap peristiwa G30S pada Sidang Umum ke-IV MPRS. Pidato tersebut berjudul “Nawaksara”, lalu MPRS meminta Presiden Soekarno untuk melengkapi pidato tersebut. Pidato “Pelengkap Nawaskara” pun disampaikan oleh Presiden Soekarno pada 10 Januari 1967 namun kemudian ditolak kembali oleh MPRS pada 16 Februari tahun yang sama. MPRS menilai Soekarno tidak bisa memberikan pertanggungjawaban secara politis terhadap kehidupan bangsa Indonesia saat itu. Sebagai tindak lanjut dari ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno, MRPS pun menggelar Sidang Istimewa pada 7 Maret 1967. MPRS mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 bahwaMPRS mencabut kekuasaan negara dari Presiden Soekarno. Dengan keluarnyaKetetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967tersebut maka Soeharto secara de jure menjadi kepala pemerintahan Indonesia. Dengan Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 itu juga MPRS mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga dipilihnya presiden oleh MPRS hasil pemilihan umum. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B.

Pada tanggal 22 Juni 1966 Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban mengenai sikapnya terhadap peristiwa G30S pada Sidang Umum ke-IV MPRS. Pidato tersebut berjudul “Nawaksara”, lalu MPRS meminta Presiden Soekarno untuk melengkapi pidato tersebut. Pidato “Pelengkap Nawaskara” pun disampaikan oleh Presiden Soekarno pada 10 Januari 1967 namun kemudian ditolak kembali oleh MPRS pada 16 Februari tahun yang sama. MPRS menilai Soekarno tidak bisa memberikan pertanggungjawaban secara politis terhadap kehidupan bangsa Indonesia saat itu. Sebagai tindak lanjut dari ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno, MRPS pun menggelar Sidang Istimewa pada 7 Maret 1967. MPRS mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 bahwa MPRS mencabut kekuasaan negara dari Presiden Soekarno. Dengan keluarnya Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tersebut maka Soeharto secara de jure menjadi kepala pemerintahan Indonesia. Dengan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 itu juga MPRS mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga dipilihnya presiden oleh MPRS hasil pemilihan umum.

Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B.