Berikut ini yang merupakan bagian tesis dalam teks editorial adalah…

Tanpa banyak disadari, intrik politik hanya mendorong proses pelapukan, yang dapat memperlemah sendi kekuatan Indonesia sebagai bangsa dalam menghadapi tekanan persaingan ketat dengan bangsa lain. Perlu dikemukakan pula, sejumlah negara di Afrika dan Timur Tengah terperangkap krisis hebat oleh ulah para politisi yang hidup dari oportunitas harian, tanpa memedulikan nasib rakyat, dan mempertaruhkan masa depan bangsa-negara. Kondisi buruk itu membuka pintu lebar bagi campur tangan asing, yang menambah runyam keadaan.

Pada lapisan yang lebih dalam, terus berlangsung ketimpangan ekonomi, yang tidak menempatkan prinsip keadilan sosial di atas segala kekuatan yang bersifat hegemonik dan dominasi. Fenomena ketidakadilan berlangsung pada tataran global antara negara kaya dan miskin. Tidak kalah mengerikan ketimpangan sosial juga terjadi di dalam setiap negara dan komunitas. Kemewahan segelintir orang berarti penderitaan bagi banyak orang akibat distribusi kekayaan negara yang timpang, antara lain karena salah urus atau praktik korupsi yang merajalela.

Mengambil contoh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2014 bisa disahkan pada 14 April 2012. Pemilu Legislatif digelar 9 April 2014. Artinya, ada waktu dua tahun bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2014 yang masih terpisah, yakni Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.

Dalam upaya membangun konsensus politik antarparpol itulah diperlukan sosok pembangun konsensus. Sangat wajar dan masuk akal jika Presiden Joko Widodo sendiri yang diharapkan membangun komunikasi politik dengan ketua umum partai politik guna mencari konsensus politik. Pilihannya bukan hanya soal ambang batas 20 persen untuk pencalonan presiden atau nol persen, melainkan argumentasi di balik itu dan bagaimana konsensus partai politik itu dibangun.

Faktor keterdesakan waktu inilah yang harus jadi pertimbangan. Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu tak boleh dibiarkan berlarut. Harus ada kesadaran bersama tentang waktu kapan pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu itu harus diselesaikan. Kehadiran UU Penyelenggaraan Pemilu dan kesiapan KPU akan menentukan kualitas Pemilu 2019. Prakarsa Presiden Joko Widodo membangun konsensus politik soal RUU Penyelenggaraan Pemilu sangat diharapkan. Politik adalah seni untuk mencari berbagai kemungkinan. Tak ada jalan buntu.