Bangsa Indonesia menderita ketika Daendles (1808-1811) berkuasa. Upaya kerja paksa guna membangun jalan sepanjang Jawa membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan Cultuurstelsel (tanam paksa). Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat ....

Pembahasan

Cultuurstelsel disebut juga sistem tanam paksa, dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami Hindia Belanda. Pada dasarnya, Cultuurstelsel bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan Belanda selepas krisis usai perang Jawa. Beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam Cultuurstelsel adalah sebagai berikut. Setiap rakyat Indonesia yang punya tanah diminta menyediakan tanah pertanian yang digunakan untuk cultuurstelsel (Tanam Paksa) yang luasnya tidak lebi 20% atau seperlima bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis-jenis tanaman yang laku di pasar ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum (nila). Waktu untuk menanam Sistem Tanam Paksatidak boleh lebih dari waktu tanam padi atau kurang lebih 3 (tiga) bulan. Tanah yang disediakan terhindar (bebas) dari pajak,karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak. Rakyat indonesia yang tidak mempunyai tanah pertanian bisa menggantinya dengan bekerja di perkebunan,pengangkutan, atau di pabrik-pabrik milik pemerintah kolonial selama seperlimatahun atau66 hari. Hasil tanaman harus diberikan kepada pemerintah Koloni. Apabila harganya melebihi kewajiban pembayaran pajak maka kelebihannya harga akan dikembalikan kepada petani. Penyerahan teknik pelaksanaan aturan Sistem Tanam Paksa kepada kepala desa. Kegagalan atau Kerusakan sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan dari petani seperti karenaterserang hama ataubencana alam, akan di tanggung pemerintah kolonial. Dengan demikian, Cultuurstelsel (tanam paksa) mewajibkan rakyat menyerahkan 20% hasil tanaman ekspor, waktu tanam tidak boleh lebih dari 3 bulan, tanah bebas pajak, warga yang tidak memiliki tanah bisa mengganti dengan bekerja untuk pemerintah, hasil pertanian harus diberikan pada pemerintah, penyerahan aturan pada kepala desa, dan kegagalan akibat hama dan bencana alam menjadi tanggungan pemerintah.