Pertanyaan

Bagaimanakah struktur pemerintahan Kerajaan Tidore?

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

A. Jasmine

Master Teacher

Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Jakarta

Jawaban terverifikasi

Jawaban

Kerajaan Tidore dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh beberapa pejabat istana seperti joujau (perdana menteri), dewan wazir yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan-perwakilan daerah dan departemen yang mengurusi bidang tertentu, misalnya pehak /abe (bidang syariah), pehak adat (bidang pemerintahan), pehak kompania (bidang pertahanan keamanan), dan pehak juru tulis (sekretaris kerajaan).

Kerajaan Tidore dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh beberapa pejabat istana seperti joujau (perdana menteri), dewan wazir yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan-perwakilan daerah dan departemen yang mengurusi bidang tertentu, misalnya pehak /abe (bidang syariah), pehak adat (bidang pemerintahan), pehak kompania (bidang pertahanan keamanan), dan pehak juru tulis (sekretaris kerajaan).

Pembahasan

Kerajaan Tidore tidak mengenal sistem pemerintahan dinasti yang turun-temurun. Pemimpin kerajaan dipilih berdasarkan usulan dari perwakilan empat marga besar (Folaraha). Dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan dibantu oleh beberapa pejabat istana seperti joujau (perdana menteri). Selain itu, ada juga dewan wazir yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan-perwakilan daerah dan semacam departemen yang mengurusi bidang tertentu, misalnya pehak /abe (bidang syariah), pehak adat (bidang pemerintahan), pehak kompania (bidang pertahanan keamanan), dan pehak juru tulis (sekretaris kerajaan). Dengan demikian,Kerajaan Tidore dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh beberapa pejabat istana seperti joujau (perdana menteri), dewan wazir yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan-perwakilan daerah dan departemen yang mengurusi bidang tertentu, misalnya pehak /abe (bidang syariah), pehak adat (bidang pemerintahan), pehak kompania (bidang pertahanan keamanan), dan pehak juru tulis (sekretaris kerajaan).

Kerajaan Tidore tidak mengenal sistem pemerintahan dinasti yang turun-temurun. Pemimpin kerajaan dipilih berdasarkan usulan dari perwakilan empat marga besar (Folaraha). Dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan dibantu oleh beberapa pejabat istana seperti joujau (perdana menteri). Selain itu, ada juga dewan wazir yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan-perwakilan daerah dan semacam departemen yang mengurusi bidang tertentu, misalnya pehak /abe (bidang syariah), pehak adat (bidang pemerintahan), pehak kompania (bidang pertahanan keamanan), dan pehak juru tulis (sekretaris kerajaan).

Dengan demikian, Kerajaan Tidore dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh beberapa pejabat istana seperti joujau (perdana menteri), dewan wazir yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan-perwakilan daerah dan departemen yang mengurusi bidang tertentu, misalnya pehak /abe (bidang syariah), pehak adat (bidang pemerintahan), pehak kompania (bidang pertahanan keamanan), dan pehak juru tulis (sekretaris kerajaan).