Bagaimana respons PKI terhadap kebijakan Dekiarasi Ekonomi?

Pembahasan

Kebijakan Deklarasi Ekonomi (Dekon) dikritik oleh PKI karena dianggap menguntungka kaum imperialis dan terlalu patuh kepada negara-negara Barat. Selain itu, kebijakan Dekon juga dianggap merugikan kaum rakyat bawah. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut: Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang dicanangkan oleh Presiden Sukarno pada tahun 1963 merupakan salah satu corak dari kebijakan ekonomi terpimpin. Kebijakan ekonomi ini bersifat terpimpin, artinya segala kegiatan ekonomi di kendalikan secara total oleh pemerintah. Tujuanditerapkannya kebijakan ini tidak lain adalah untuk menerapkan sistem ekonomi yang bebas dari unsur imperialisme dan terwujudnya ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam peraturannya, Dekon mengeluarkanperaturan 26 Mei 1963. Diberlakukannya peraturan tersebut tidak terlepas dari pihak yang menentang, yakni PKI. Peraturan 26 Mei 1963 yang diterapkan dalam Deklarasi Ekonomi mendapat kritik dari PKI karena dianggap menguntungkan kaum imperialis dan terlalu patuh kepada kapitalis barat. PKI juga berpendapat bahwa penerapan peraturan 26 Mei 1963 akan berdampak pada kenaikan tarif listrik dan angkutan umum, sehingga sangat merugikan kaum rakyat bawah. Terlebih lagi, PKI khawatir akan keterlibatan Indonesia dengan IMF, di mana IMF menginginkan Indonesia agar melakukan stablisasi dan liberalisasi ekonomi. Mengetahui hal tersebut, maka D.N Aidit berupaya membujuk Presiden Sukarno agar lebih baik berkiblat ke Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok (Blok Timur), sehingga tidak terjerat oleh belenggu kapitalisme IMF yang notabene didukung oleh negara-negara Blok Barat.