Bagaimana peran pemerintah dalam permodalan BUMN?

Pembahasan

Peran pemerintah dalam permodalan BUMN terdapat dalamPeraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2005 mengenai Tata cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas yang tekandung beberapa pasal: Pasal 1 butir 1 Sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Jika terbagi atas saham, maka seminimal-minimalnya negara memiliki 51% dari total saham BUMN. Pasal 1 butir 3 Pada jenis Perusahaan Umum atau biasa disebut Perum, BUMN dimodali seluruhnya oleh negara dan tidak terbagi untuk saham. Pasal 18 ayat 1 Terdapataturan pengurangan penyertaan modal jika diusulkan oleh Menteri Keuangan dengan pertimbangan yang dikaji bersamaPresiden.