Iklan

Iklan

Pertanyaan

Bagaimana kondisi pemerintahan Marcos pada periode kedua di Fillipina?

Bagaimana kondisi pemerintahan Marcos pada periode kedua di Fillipina?

Iklan

N. Puspita

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Jawaban

kondisi pemerintahan Marcos di periode kedua dijalankan secara lebih otoriter.

kondisi pemerintahan Marcos di periode kedua dijalankan secara lebih otoriter.

Iklan

Pembahasan

Pembahasan
lock

Ferdinand Marcos adalah presiden Filipina yang berkuasa selama 1965-1986. Periode kedua Marcos ada pada rentang tahun 1969-1973, tapi sebelum periode kedua berakhir, Marcos memberlakukan UU Darurat Militer pada 1972 hingga 1981. UU Darurat Militer ini secara tidak langsung membuat kekuasaan Marcos awet hingga pemilu berikutnya di tahun 1981, yang kemudian ia menangkan kembali. Pada masa periode kedua sebagai presiden, Marcos lebih bertindak secara diktaktor dan otoriter. Hal tersebut dibuktikan dengan diberlakukannya suatu undang-undang yang disebut sebagai undang-undang Darurat Militer yang isinya mencakup mengatasi hukum sipil, pembatasan-pembatasan dalam kebebasan bersuara, dan kebebasan pers, dimana tujuannya meredam perlawanan pada ide, niat dan perintah Marcos, terutama meredam perlawanan aktivis kiri, partai komunis, dan separatis muslim Moro.Hal tersebut menimbulkan protes dari berbagai kalangan dan membuat rakyat Filipina mengadakan demonstrasi besar-besaran. Dengan demikian kondisi pemerintahan Marcos di periode kedua dijalankan secara lebih otoriter.

Ferdinand Marcos adalah presiden Filipina yang berkuasa selama 1965-1986. Periode kedua Marcos ada pada rentang tahun 1969-1973, tapi sebelum periode kedua berakhir, Marcos memberlakukan UU Darurat Militer pada 1972 hingga 1981. UU Darurat Militer ini secara tidak langsung membuat kekuasaan Marcos awet hingga pemilu berikutnya di tahun 1981, yang kemudian ia menangkan kembali.

Pada masa periode kedua sebagai presiden, Marcos lebih bertindak secara diktaktor dan otoriter. Hal tersebut dibuktikan dengan diberlakukannya suatu undang-undang yang disebut sebagai undang-undang Darurat Militer yang isinya mencakup mengatasi hukum sipil, pembatasan-pembatasan dalam kebebasan bersuara, dan kebebasan pers, dimana tujuannya meredam perlawanan pada ide, niat dan perintah Marcos, terutama meredam perlawanan aktivis kiri, partai komunis, dan separatis muslim Moro. Hal tersebut menimbulkan protes dari berbagai kalangan dan membuat rakyat Filipina mengadakan demonstrasi besar-besaran. 

Dengan demikian kondisi pemerintahan Marcos di periode kedua dijalankan secara lebih otoriter.

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

8

Iklan

Iklan

Pertanyaan serupa

Perhatikan informasi berikut. Mencegah anggota keluarganya untuk terlibat dalam pemerintahan Mengekang kebebasan dan hak-hak kaum sipil. Menjadikan media massa sebagai alat bagi kepentinga...

218

5.0

Jawaban terverifikasi

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Roboguru

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Download di Google PlayDownload di AppstoreDownload di App Gallery

Produk Ruangguru

Hubungi Kami

Ruangguru WhatsApp

+62 815-7441-0000

Email info@ruangguru.com

[email protected]

Contact 02140008000

02140008000

Ikuti Kami

©2024 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia