Badan Perancang Ekonomi ( Planning Board ) dibentuk pada tanggal 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran, dr. A.K. Gani. Kemukakan langkah-langkah yang dilakukan Badan Perancang Ekonomi ( Planning Board )!

Pembahasan

Langkat-langkah yang dilakukan Badan Perancang Ekonomi ( Planning Board ) adalahmenyatakan semua bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik pemerintah Republik Indonesia, bangunan umum vital milik asing akan dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi, serta perusahaan modal asing akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakanperjanjian Republik lndonesia-Belanda. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut: Badan Perancang Ekonomi ( Planning Board ) dibentuk pada tanggal 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran, yaitu dr. A.K. Gani. Tugas badan ini adalah membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu dua sampai dengan tiga tahun. Sesudah badan perancang ini bersidang, dr. A.K. Gani mengumumkan rencana pemerintah tentang rencana pembangunan sepuluh tahun. Rencana pembangunan tersebut terbuka bagi pemodal dalam negeri atau pemodal asing. Untuk menampung dana pembangunan tersebut, pemerintah akan membentuk bank pembangunan. Langkah-langkah yang dilakukan Badan Perancang Ekonomi ( Planning Board ) adalah sebagai berikut. Menyatakan semua bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Bangunan umum vital milik asing akan dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi. Perusahaan modal asing akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakanperjanjian Republik lndonesia-Belanda. Badan perancang ini pada bulan April 1947 diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Wakil PresidenMoh. Hatta. Tugas panitia ini adalah mempelajari, mengumpulkan, serta memberi kan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam perundingan dengan pihak Belanda.