Pertanyaan

Bacalah artikel berikut untuk menjawab soal nomor 30 dan 31! Penolakan yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) berkaitan dengan rencana pendirian dan penambangan pabrik semen di Rembang oleh PT. Semen Indonesia masih terus berjalan, begitu juga oleh PT. SIR, PT. GMM dan PT. Bosowa. “Kehadiran perusahaan-perusahaan ini menjadi ancaman besar bagi kondisi ekologis di wilayah, mulai dari hilangnya sumber mata air, sungai bawah tanah dan dampak pertambangan nantinya,” kata Ming Lukiarti menambahkan. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh JMPPK, ancaman kerusakan ekologis dan hilangnya lahan pertanian warga disekitar pegunungan Kendeng sangatlah nyata. Ada tahapan-tahapan pengeluaran perizinan untuk pertambangan yang harus dilalui. Pertama, izin prinsip, jika tambang melebihi dari satu hektar dampaknya maka harus ada izin lokasi. Setelah itu harus ada izin lingkungan/AMDAL, dalam catatan walhi Jawa Timur, rata-rata izin lingkungan tergantung pada siapa yang memesan. Selain itu, rata-rata perijinan AMDAL isinya copy paste dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. ( Sumber : http://www.mongabay.co.id/2014/02/21/ancam-ekologi-masyarakat-tolak-pabrik-semen-di-pegunungan-kendeng/ ) Penolakan yang dilakukan oleh JMPKK terkait dengan rencana pendirian dan penambangan pabrik semen di Rembang membuktikan bahwa berdirinya sebuah industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja justru dapat menghasilkan ketimpangan sosial. Pada kasus ini, ketimpangan sosial lebih berdampak pada petani dan masyarakat yang mengandalkan sektor pertanian. Ketimpangan sosial pada persoalan tersebut cenderung disebabkan oleh ….