APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dalam hal ini APBN mempunyai fungsi ....

Pembahasan

Sebagai rancangan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara, APBN memiliki beberapa fungsi, di antaranya: Fungsi Alokasi . Fungsi ini terkait dengan bagaimana APBN disalurkan, agar pemerintah dapat membagi pendapatan negara yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan. Misalnya, menetapkan besarnya anggaran untuk belanja gaji pegawai, belanja barang, anggaran pembangunan infrastruktur, hingga mendorong efisiensi dan efektivitas perekonomian nasional. Fungsi Distribusi. Fungsi APBN yang satu ini dibuat agar pemerintah dapat menyalurkan pendapatan negara secara adil dan merata. Adanya fungsi ini diharapkan membuat pemerintah mampu memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat. Contoh fungsi distribusi APBN yaitu memberikan subsidi BBM, bahan pokok, dan listrik, atau memberi bantuan dana pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Fungsi Stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini digunakan pemerintah untuk menstabilkan keadaan ekonomi negara agar terhindardari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, pada saat terjadi inflasi, harga barang dan jasa cenderung naik. Maka, pemerintah dapat menstabilkan perekonomian dengan cara menaikan pajak agar jumlah uang yang beredar dapat dikurangi dan harga-harga dapat kembali turun. Fungsi Otorisasi. Dalam fungsi ini, anggaran negara sebagai pedoman dalam melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang sedang berjalan. Adanya fungsi ini membuat pembelanjaan dan pendapatan negara nantinya bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat. Fungsi Perencanaan. Fungsi perencanaan bisa menjadi acuan bagi negara untuk bisa merencanakan berbagai kegiatannya dalam satu tahun. Artinya, jika anggaran belanja sudah disusun rapi, negara bisa dengan mudah membuat rencana kegiatan guna mendukung pembelanjaan tersebut. Fungsi Pengawasan. Fungsi ini dijadikan sebagai pedoman negara, untuk menilai kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan rencana awal.