Apa yang kamu ketahui tentang RMS, OPM, dan GAM?

Pembahasan

RMS (Republik Maluku Selatan), OPM (Organisasi Papua Merdeka), dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) merupakan gerakan atau organisasiseparatis yang ingin melepaskan diri dari Indonesia agar dapat mendirikan negara sendiri yang sesuai dengan kepentingan setiap daerahnya. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut: Setelah Indonesia merdeka, bangsa ini mengalami berbagai upaya disintegrasi bangsa. Beberapa upaya tersebut adalahs ebagai berikut. RMS (Republik Maluku Selatan) adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan tanggal 25 April 1950 oleh Chris Soumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS dibentuk sebagai akibat dari kekecewaan para prajurit KNIL (Tentara Hindia Belanda) yang menolak bergabung dengan TNI dan menuntut dipertahankanya bentuk negara serikat di Indonesia. Mereka kemudian memproklamasikan Negara Maluku Selatan di Ambon yang ingin memisahkan kepulauan Maluku dari Indonesia. Ketegangan ini berhasil diakhiri setelah pasukan TNI melakukan serangan ke Ambon dan menahan Soumokil pada tahun 1963.Sisa-sia pemberontak RMS melarikan diri ke Belanda. OPM (Organisasi Papua Merdeka) merupakanorganisasi yang dididrikan pada tahun 1965 tepatnya di kota Manokwari. Tujuan OPM untukmewujudkan kemerdekaan Papua bagian Barat dari NKRI. Sebelum Reformasi OPM telah muncul dan menyatakan diri bukan bagian dari NKRI, maupun Negara Asia lainnya. OPM menganggap penyatuan wilayah Papua ke dalam NKRI adalahhasil perjanjian Indonesia-Belanda, di mana Belanda menyerahkan wilayah jajahannya pada Indonesia. Pada masa Reformasi, Gerakan OPM dilatar belakangi oleh konflik atau pertikaian yang terjadi di Papua. Selain itu, terjadi pelanggaran HAM oleh aparat aparat keamanan yang melakukan pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil. GAM (Gerakan Aceh Merdeka) adalah organisasi yang memiliki tujuan untuk memproklamasikan Aceh sebagai negara merdeka yang lepas dari Indonesia. Konflik antara GAM dengan pemerintah RI berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya 15.000 korban jiwa. Kebijakan-kebijakan sekuler pada masa Orde Baru sangat tidak populer di Aceh. Sebagian besar tokoh Aceh membenci kebijakan tersebut karena cenderung mempromosikan “budaya Indonesia” yang berbeda dengan budaya Aceh yang Islamis. Selain itu, lokasi Aceh yang jauh dari lokasi pemerintahan pusat (Jakarta) banyak memunculkan anggapan-anggapan bahwa para pemimpin di Jakarta tidak mengerti masalah yang ada di Aceh dan tidak bersimpati terhadap kebutuhan dan adat istiadat rakyat Aceh.