Akuntan perusahaan "Widya Makmur" mencatat pembayaran pembelian kendaraan Rp150.000.000,00 PPN 10%, bea balik nama STNK Rp7.500.000,00 dan pembelian bahan bakar Rp300.000,00 dengan mendebet kendaraan dan mengkredit kas Rp172.800.000,00. Bagaimana pendapat Anda untuk pencatatan yang dilakukan oleh akuntan perusahaan tersebut ?

Secara prinsip biaya historis, biaya bahan bakar seharusnya tidak dimasukan dalam perhitungan kendaraan karena biaya bahan bakar bukan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan kendaraan tersebut. Jadi yang dapat ditambahahkan ke nilai kendaraan adalah PPN dan bea balik nama. Nilai kendaraan seharusnya adalah:

 

150.000.000 + PPN 10% (15.000.000) + 7.500.000 = 172.500.000

 

Sedangkan jurnal umum yang harus dibuat adalah:

 

Kendaraan (D)                                  Rp172.500.000,00

Beban bahan bakar (D)                    Rp300.000,00

              Kas (K)                                               Rp172.800.000

 

Adapun perusahaan mencatatnya sebagai berikut:

 

Kendaraan (D)                                  Rp172.800.000,00

              Kas (K)                                               Rp172.800.000,00

 

Jadi nilai kendaraan kelebihan Rp300.000,00 dan belum ada beban bahan bakar Rp300.000,00. Dengan demikian, jurnal koreksi yang harus dilakukan adalah mengurangi nilai kendaraan di kredit dan menambahkan akun beban bahan bakar di debet masing-masing Rp300.000,00. Jurnal koreksinya adalah sebagai berikut:

 

Beban bahan bakar (D)                    Rp300.000,00

              Kendaraan (K)                                   Rp300.000,00