“Dejavu”, kejadian yang pernah terjadi kembali terulang. Dalam sejarah, setidaknya Indonesia pernah memiliki tiga presiden yang terpaksa harus mengakhiri jabatan dengan beragam alasannya. Mulai dari Soekarno yang diberhentikan oleh MPRS, berlanjut kepada Soeharto yang mengundurkan diri akibat desakan massa, dan berlanjut lagi dengan Abdurrahman Wahid yang diberhentikan MPR. Dari peristiwa sejarah di atas, apa pelajaran penting yang bisa dipetik?

Pembahasan

Sejarah adalah pohon tempat bernaung, sejarah juga adalah cermin untuk melihat masa lalu agar masa sekarang dan masa mendatang menjadi jauh lebih baik serta ideal. Sejarah Indonesia mencatat bahwa dari tujuh presiden yang dimiliki tiga presiden harus mengakhiri jabatannya karena faktor-faktor yang beragam. Ada yang diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid, ada juga yang harus mundur karena desakan massa yang menuntut pejabat terkait untuk mundur seperti Presiden Soeharto. Ketiga presiden di atas harus mundur karena dianggap bermasalah dan menyimpang dari konstitusi. Kebijakan dan tindakan yang diambil membuat polemik, kontroversi, dan menimbulkan gejolak perlawanan. Jabatan Soekarno goyah karena kedekatan dan kebijakannya dianggap pro dengan pihak Partai Komunis Indonesia (PKI) yang jelas-jelas melakukan pemberontakan yang merusak sendir-sendi kehidupan berbangsa. Soeharto tumbang karena kebijakan-kebijakannya yang otoriter dan praktik pemerintahan yang dijalankan terkesan penuh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Abdurrahman Wahid juga runtuh karena kebijakan kontroversial yang dibuatnya seperti mengumumkan pemberlakuan dekrit yang berisi pembubaran MPR/DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Dekrit tersebut ternyata ditolak oleh anggota DPR/MPR yang berujung pada pemberhentiannya. Dari narasi di atas, kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa seorang presiden harus bertindak hati-hati dan konstitusional. Setiap kebijakan yang akan dibuat harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, tidak boleh bertentangan dan menabrak peraturan perundang-undangan yang ada.