Tuliskan kebijakan-kebijakan pada masa bangsa Portugis, Spanyol, Inggris !

Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh bangsa Portugis, Spanyol, dan Inggris selama masa penjajahan mereka di Indonesia dan wilayah lainnya: Kebijakan Bangsa Portugis (1509-1602) 1. *Monopoli Perdagangan*: Portugis memonopoli perdagangan rempah-rempah, terutama lada, di Indonesia. 2. *Pembangunan Benteng*: Portugis membangun benteng-benteng di beberapa wilayah, seperti Malaka dan Ternate, untuk mengontrol perdagangan dan mempertahankan kekuasaan. 3. *Penyebaran Agama Katolik*: Portugis berusaha menyebarkan agama Katolik di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. 4. *Penggunaan Sistem Feodal*: Portugis menerapkan sistem feodal, di mana mereka memberikan tanah kepada bangsawan lokal yang setia kepada mereka. Kebijakan Bangsa Spanyol (1521-1609) 1. *Penaklukan Wilayah*: Spanyol berusaha menaklukkan wilayah-wilayah di Indonesia, terutama di Filipina dan Sulawesi. 2. *Pembangunan Kota*: Spanyol membangun kota-kota, seperti Manila, untuk menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan. 3. *Penyebaran Agama Katolik*: Spanyol berusaha menyebarkan agama Katolik di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. 4. *Penggunaan Sistem Encomienda*: Spanyol menerapkan sistem encomienda, di mana mereka memberikan tanah kepada bangsawan lokal yang setia kepada mereka. Kebijakan Bangsa Inggris (1600-1942) 1. *Pembangunan Perusahaan Perdagangan*: Inggris membangun perusahaan perdagangan, seperti East India Company, untuk mengontrol perdagangan di Indonesia. 2. *Pembangunan Koloni*: Inggris membangun koloni-koloni di Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera. 3. *Penyebaran Agama Protestan*: Inggris berusaha menyebarkan agama Protestan di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. 4. *Penggunaan Sistem Pemerintahan Kolonial*: Inggris menerapkan sistem pemerintahan kolonial, di mana mereka mengangkat gubernur dan pejabat lainnya untuk mengontrol pemerintahan di Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak selalu diterapkan secara konsisten dan seringkali berubah-ubah tergantung pada situasi politik dan ekonomi pada saat itu.