Azkavia A

01 Oktober 2024 09:40

Iklan

Azkavia A

01 Oktober 2024 09:40

Pertanyaan

Tolong bantu dijawab ya

Tolong bantu dijawab ya

alt
alt

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

01

:

08

:

49

:

44

Klaim

4

1

Jawaban terverifikasi

Iklan

Rendi R

Community

01 Oktober 2024 11:00

Jawaban terverifikasi

<p>&nbsp;1. Hubungan kedua kelompok panitia perancang UUD NRI Tahun 1945:<br>Dua kelompok panitia dalam proses perumusan UUD NRI Tahun 1945 adalah Panitia Kecil dan Panitia Hukum Dasar. Panitia Kecil bertugas menyusun draft awal atau rancangan dasar, sedangkan Panitia Hukum Dasar bertugas memeriksa, menyempurnakan, dan memberikan masukan terhadap draft yang dibuat oleh Panitia Kecil. Hubungan keduanya saling melengkapi dalam proses perumusan UUD.</p><p><br>2. Mekanisme perubahan UUD NRI Tahun 1945:<br>Mekanisme perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan melalui amandemen, di mana setiap perubahan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang hadir dalam sidang, dan sidang tersebut harus dihadiri oleh sedikitnya dua pertiga dari seluruh anggota MPR. Amandemen ini menunjukkan bahwa UUD bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.</p><p><br>3. Tugas dan fungsi KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat):<br>KNIP berfungsi sebagai lembaga penasehat bagi Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sementara sebelum terbentuknya parlemen definitif. Tugas utamanya adalah memberikan saran dan membantu dalam menyusun undang-undang dan kebijakan negara.</p><p><br>4. Perbedaan sistematika tiga rancangan UUD:<br>Tiga rancangan batang tubuh UUD yang disusun oleh Soepomo memiliki perbedaan dalam sistematika, antara lain dalam penekanan pada prinsip-prinsip negara seperti kekuasaan presiden, pembagian kekuasaan antara lembaga negara, dan hak-hak asasi manusia. Setiap rancangan tersebut merefleksikan pandangan yang berbeda dalam hal struktur pemerintahan dan fungsi-fungsi negara.</p><p><br>5. Perubahan dalam kesepakatan antara tokoh Islam dan kelompok nasionalis:<br>Perubahan yang menjadi kesepakatan antara tokoh Islam dan kelompok nasionalis menjelang sidang PPKI 18 Agustus 1945 adalah pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan bangsa yang terdiri dari berbagai macam agama dan keyakinan.</p><p>&nbsp;</p>

 1. Hubungan kedua kelompok panitia perancang UUD NRI Tahun 1945:
Dua kelompok panitia dalam proses perumusan UUD NRI Tahun 1945 adalah Panitia Kecil dan Panitia Hukum Dasar. Panitia Kecil bertugas menyusun draft awal atau rancangan dasar, sedangkan Panitia Hukum Dasar bertugas memeriksa, menyempurnakan, dan memberikan masukan terhadap draft yang dibuat oleh Panitia Kecil. Hubungan keduanya saling melengkapi dalam proses perumusan UUD.


2. Mekanisme perubahan UUD NRI Tahun 1945:
Mekanisme perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan melalui amandemen, di mana setiap perubahan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang hadir dalam sidang, dan sidang tersebut harus dihadiri oleh sedikitnya dua pertiga dari seluruh anggota MPR. Amandemen ini menunjukkan bahwa UUD bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.


3. Tugas dan fungsi KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat):
KNIP berfungsi sebagai lembaga penasehat bagi Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sementara sebelum terbentuknya parlemen definitif. Tugas utamanya adalah memberikan saran dan membantu dalam menyusun undang-undang dan kebijakan negara.


4. Perbedaan sistematika tiga rancangan UUD:
Tiga rancangan batang tubuh UUD yang disusun oleh Soepomo memiliki perbedaan dalam sistematika, antara lain dalam penekanan pada prinsip-prinsip negara seperti kekuasaan presiden, pembagian kekuasaan antara lembaga negara, dan hak-hak asasi manusia. Setiap rancangan tersebut merefleksikan pandangan yang berbeda dalam hal struktur pemerintahan dan fungsi-fungsi negara.


5. Perubahan dalam kesepakatan antara tokoh Islam dan kelompok nasionalis:
Perubahan yang menjadi kesepakatan antara tokoh Islam dan kelompok nasionalis menjelang sidang PPKI 18 Agustus 1945 adalah pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan bangsa yang terdiri dari berbagai macam agama dan keyakinan.

 


Iklan

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Mengapa singapura mendapat julukan "Macan Asia"? Tolong jawab nanti aku kasih 10.000 gold

14

0.0

Jawaban terverifikasi