Sistem ekonomi Demokrasi Terpimpin telah membawa perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Kehidupan politik yang buruk juga membuat kondisi perekonomian sulit di perbaiki. Alih-alih memperbaiki kondisi negara pascadigantikannya sistem Demokrasi Liberal , justru kondisi negara semakin sulit. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang di keluarkan tidak mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi. Menurut pendapat Anda, apakah yang menyebabkari kebijakan perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin gagal ?

Hai Celine K, Kakak bantu jawab ya. Kegagalan dalam penanggulangan masalah ekonomi era Demokrasi Terpimpin disebabkan oleh masalah ekonomi tidak diatasi Politik dikedepankan tanpa memperhatikan ekonomi, Peraturan yang dikeluarkan pemerintah sering bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, Tidak ada ukuran obyektif untuk menilai suatu usaha atau hasil dari suatu usaha, Terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dan salah urus, Kebangkrutan tidak dapat dikendalikan Untuk lebih jelasnya, pahamilah penjelasan berikut ini Kondisi ekonomi pada masa awal Demokrasi Terpimpin sangat terpuruk akibat pemberontakan - pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Pada masa Demokrasi Terpimpin, semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan. Berikut adalah langkah - langkah yang dilakukan pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin: 1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) Upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin Moh. Yamin. Dapernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai Pola Pembangunan Semesta Berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola Pembangunan Semesta dan Berencana terdiri atas Blueprint tripola yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan dan pola pembiayaan pembangunan. Pada tahun 1963, juga dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin Presiden Soekarno sebagai pengganti Depernas. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek. 2. Penurunan nilai uang Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang. Gimana sih penurunan nilai uang tersebut? Sebagai contoh, untuk uang kertas pecahan Rp500 nilainya akan berubah menjadi Rp50 begitu seterusnya. Selain itu, semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 akan dibekukan. 3. Melaksanakan Deklarasi Ekonomi (Dekon) Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh yaitu Deklarasi Ekonomi (Dekon). Tujuan dibentuknya Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaannya Dekon tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi, Dekon justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Namun kebijakan perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin mengalamani kegagalan. Kegagalan dalam penanggulangan masalah ekonomi era Demokrasi Terpimpin disebabkan oleh: 1. Masalah ekonomi tidak diatasi 2. Politik dikedepankan tanpa memperhatikan ekonomi 3. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah sering bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya 4. Tidak ada ukuran obyektif untuk menilai suatu usaha atau hasil dari suatu usaha 5. Terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dan salah urus 6. Kebangkrutan tidak dapat dikendalikan Semoga membantu ya.