Selama 32 tahun berkuasa, pemerintah Orde Baru menjalankan kebijakan yang bersifat sentralistik. Dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya pemerintah pusat memiliki peran yang sangat menentukan dalam setiap kebijakan. Akibatnya, pemerintah daerah kurang mendapat peran yang berpengaruh. Dampak negatif penerapan sistem kebijakan sentralistik pada masa Orde Baru di bidang ekonomi adalah . . .. A. rendahnya nilai ekspor Indonesia dalam perdagangan internasional B. kegagalan partai politik mewakili aspirasi masyarakat daerah C. terjadi kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah D. meluasnya praktik korupsi, kolusi , dan nepotisme di daerah E. merosotnya wibawa lembaga hukum di masyarakat

Hai Monica A kakak bantu jawab ya. Jawaban adalah C. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut. Selama 32 tahun berkuasa yaitu sejak tahun 1966-1998, pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto menjalankan kebijakan yang bersifat sentralistik. Kebijakan yang bersifat sentralistik disini adalah hampir segala keputusan berpusat pada Presiden Soeharto baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya pemerintah pusatlah yang memiliki peran yang sangat menentukan dalam setiap kebijakan. Akibatnya, pemerintah daerah kurang mendapat peran yang berpengaruh. Namun gaya pemerintahan yang seperti ini membuat pemerintahan Pak Harto terlalu berkuasa sehingga menimbulkan dampak negatif, terutama dalam bidang ekonomi yaitu meluasnya praktik korupsi, kolusi , dan nepotisme di wilayah pusat terutama dikalangan pejabat tinggi negara saat itu, hasilnya terjadi kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah karena di daerah tidak mendapat jatah yang adil, baik dalam dana daerah, dalam pemerintahan, dalam politik, pemerhatian lingkungan dan kehidupan manusia dll, karena semua teralihkan ke wilayah pusat saja. Dengan demikian, jawaban adalah C. terjadi kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Semoga membantu yaa :))