sebutkan upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan-penyimpangan Pancasila pada masa orde baru 1966 sampai 1998

<p>Halo kak! Saya bantu jawab ya!</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Jawaban:&nbsp;</strong></p><p>Berikut adalah upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila pada masa Orde Baru (1966-1998):</p><h2>Upaya Mengganti Pancasila sebagai Dasar Negara</h2><p>1. Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI):<br>&nbsp; - Tujuan: Kelompok ini berusaha untuk mengganti Pancasila dengan ideologi komunisme.<br>&nbsp; - Aksi: Gerakan ini melakukan kudeta yang gagal, yang dikenal sebagai peristiwa G30S/PKI, di mana sejumlah jenderal TNI AD dibunuh.</p><p>2. Gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia):<br>&nbsp; - Tujuan: Ingin mengganti Pancasila dengan ideologi Islam sebagai dasar negara.<br>&nbsp; - Aksi: Gerakan ini melakukan pemberontakan bersenjata di beberapa wilayah Indonesia, seperti Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan.</p><p>3. PRRI/Permesta:<br>&nbsp; - Tujuan: Kelompok ini berupaya mengganti pemerintahan yang berpusat di Jakarta dengan sistem federal atau pemerintahan baru yang mereka anggap lebih baik.<br>&nbsp; - Aksi: Pemberontakan bersenjata oleh kelompok PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatra Barat dan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) di Sulawesi Utara.</p><p>&nbsp;</p><h2>Penyimpangan-Penyimpangan Pancasila pada Masa Orde Baru (1966-1998)</h2><p>1. Sentralisasi Kekuasaan:<br>&nbsp; - Penyimpangan: Pancasila mengamanatkan desentralisasi dan kedaulatan rakyat, namun pada masa Orde Baru, kekuasaan dipusatkan pada pemerintah pusat dan Presiden Soeharto.<br>&nbsp; - Dampak: Demokrasi yang seharusnya berdasarkan Pancasila berubah menjadi otoriter dengan dominasi oleh Golkar dan militer.</p><p>2. Penggunaan Pancasila sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan:<br>&nbsp; - Penyimpangan: Pancasila sering digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kebijakan dan tindakan pemerintah, yang sering kali tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.<br>&nbsp; - Dampak: Penyimpangan dari prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, dengan prioritas pada stabilitas politik dan ekonomi yang sering mengabaikan hak asasi manusia.</p><p>3. Pendidikan Pancasila yang Dogmatis:<br>&nbsp; - Penyimpangan: Pendidikan Pancasila digunakan untuk menanamkan doktrin yang mendukung Orde Baru, bukan untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila secara kritis.<br>&nbsp; - Dampak: Kurangnya pemahaman yang mendalam dan kritis terhadap Pancasila di kalangan masyarakat dan generasi muda.</p><p>4. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN):<br>&nbsp; - Penyimpangan: Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela, yang jelas-jelas bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<br>&nbsp; - Dampak: Ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.</p><p>5. Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Pers:<br>&nbsp; - Penyimpangan: Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, yang bertentangan dengan sila keempat Pancasila tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.<br>&nbsp; - Dampak: Terjadinya pengekangan terhadap demokrasi dan hak-hak asasi manusia.</p><p>&nbsp;</p><p>Semoga membantu!</p>