Sebutkan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial budaya dari pemerintahan: A. Abdurrahman Wahid B. Megawati C. Susilo Bambang Yudhoyono D. Joko Widodo

<h2>A. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – 1999–2001</h2><p>Dikenal sebagai "Bapak Pluralisme", masa jabatan Gus Dur sangat fokus pada demokratisasi dan pengakuan hak asasi manusia.</p><p><strong>Politik:</strong> Memisahkan Polri dari TNI, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial (karena dianggap sarang korupsi), serta melakukan diplomasi luar negeri yang intensif untuk memulihkan citra Indonesia.</p><p><strong>Perekonomian:</strong> Melanjutkan pemulihan pasca krisis 1998, mencoba melawan monopoli, dan berusaha menegosiasikan utang luar negeri dengan IMF.</p><p><strong>Sosial Budaya:</strong> Menjadikan <strong>Tahun Baru Imlek</strong> sebagai hari libur opsional (kemudian menjadi hari libur nasional), mencabut Inpres No. 14/1967 (membebaskan ekspresi budaya Tionghoa), dan mengganti nama Irian Jaya menjadi <strong>Papua</strong> .</p><h2>B.Megawati Soekarnoputri – 2001–2004</h2><p>Fokus utama pemerintahannya adalah stabilitas negara dan penataan sistem pemilu secara langsung.</p><p><strong>Politik:</strong> Pembentukan <strong>KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)</strong> , menyelenggarakan pemilu presiden langsung pertama (2004), dan menangani konflik separatis (Darurat Militer di Aceh).</p><p><strong>Ekonomi:</strong> Memutuskan hubungan kerja sama dengan <strong>IMF</strong> (kemandirian ekonomi), melakukan privatisasi beberapa BUMN (seperti Indosat) untuk menutup defisit APBN, dan membentuk <i>Infrastructure Summit</i> .</p><p><strong>Sosial Budaya:</strong> Menetapkan Imlek sebagai Hari Libur Nasional secara tetap dan memperkuat identitas nasional melalui program-program kebudayaan di bawah payung nasionalisme.</p><h2>C.Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – 2004–2014</h2><p>Masa ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan perdamaian di wilayah konflik.</p><p><strong>Politik:</strong> Meraih perdamaian melalui <strong>Perjanjian Helsinki</strong> (GAM-RI), pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, dan memperkuat peran Indonesia di G20.</p><p><strong>Ekonomi:</strong> Program <strong>Bantuan Langsung Tunai (BLT)</strong> seperti tunjangan kenaikan BBM, peluncuran MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), dan pelunasan sisa utang kepada IMF.</p><p><strong>Sosial Budaya: </strong>Meluncurkan program <strong>Sertifikasi Guru </strong>untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menginisiasi sistem jaminan kesehatan nasional yang kemudian menjadi <strong>BPJS </strong>.</p><h2>D. Joko Widodo (Jokowi) – 2014–</h2><p>Fokus utama adalah pembangunan infrastruktur fisik dan penguatan ekonomi dari pinggiran.</p><p><strong>Politik:</strong> Pemindahan Ibu Kota Negara ke <strong>IKN (Nusantara)</strong> , penguatan diplomasi kedaulatan (penenggelaman kapal pencuri ikan), dan penyederhanaan birokrasi melalui Omnibus Law.</p><p><strong>Ekonomi:</strong> Pembangunan infrastruktur masif (Tol Trans-Jawa, Trans-Sumatera, bendungan, bandara), kebijakan <strong>BBM Satu Harga</strong> di Papua, dan program hilirisasi industri (larangan ekspor nikel mentah).</p><p><strong>Sosial Budaya:</strong> Peluncuran <strong>Kartu Indonesia Pintar (KIP)</strong> dan <strong>Kartu Indonesia Sehat (KIS)</strong> , serta penekanan pada nilai "Revolusi Mental" dan moderasi beragama.</p>