Sebutkan dan jelaskan 3 kasus pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban dibidang politik

<p><strong>1. Penegakan Hukum yang Tidak Optimal Kepada Para Pejabat</strong></p><p>Pelanggaran hak warga negara dapat terjadi saat hukum yang berjalan tidak dapat berlaku secara optimal. Contohnya pada kasus salah tangkap. Hal ini akan berbeda pada pelanggar hukum yang memiliki jabatan.</p><p>Sesuai dengan apa yang tertulis pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".</p><p><strong>2. Dilarang Mengajukan Diri sebagai Wakil Rakyat</strong></p><p>Pelanggaran yang terjadi pada seseorang yang tidak diperbolehkan mengikuti pemilihan umum adalah hal yang bertentangan dengan hak setiap warga negara. Telah ditulis secara sah bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan, tepatnya pada Pasal 28D ayat (3).</p><p>Tak hanya itu, pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 43, dijelaskan setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih. Hal ini juga didasari oleh persamaan hak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.</p><p><strong>3. Memanipulasi Hasil Pemilu</strong></p><p>Melakukan pelanggaran hak warga negara dengan memanipulasi hasil pemilu merupakan hal yang tak sesuai dengan Undang-undang. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 520 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.</p><p>Dijelaskan bahwa, terdapat hukuman bagi Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, Calon Legislatif DPR, Calon Legislatif DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD yang sengaja membuat surat, atau memakai surat palsu dengan sengaja saat pemilu akan dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp72 juta.</p>