Sebutkan dan jelaskan 3 kasus pelanggaran dan peng...

Question

Sebutkan dan jelaskan 3 kasus pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban dibidang politik

Derma H · Accepted Answer

1. Penegakan Hukum yang Tidak Optimal Kepada Para Pejabat

Pelanggaran hak warga negara dapat terjadi saat hukum yang berjalan tidak dapat berlaku secara optimal. Contohnya pada kasus salah tangkap. Hal ini akan berbeda pada pelanggar hukum yang memiliki jabatan.

Sesuai dengan apa yang tertulis pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

2. Dilarang Mengajukan Diri sebagai Wakil Rakyat

Pelanggaran yang terjadi pada seseorang yang tidak diperbolehkan mengikuti pemilihan umum adalah hal yang bertentangan dengan hak setiap warga negara. Telah ditulis secara sah bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan, tepatnya pada Pasal 28D ayat (3).

Tak hanya itu, pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 43, dijelaskan setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih. Hal ini juga didasari oleh persamaan hak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

3. Memanipulasi Hasil Pemilu

Melakukan pelanggaran hak warga negara dengan memanipulasi hasil pemilu merupakan hal yang tak sesuai dengan Undang-undang. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 520 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dijelaskan bahwa, terdapat hukuman bagi Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, Calon Legislatif DPR, Calon Legislatif DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD yang sengaja membuat surat, atau memakai surat palsu dengan sengaja saat pemilu akan dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp72 juta.

Rendi R · Accepted Answer

Dalam bidang politik, hak dan kewajiban seringkali saling terkait, di mana hak satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya. Pelanggaran hak ini sering terjadi dalam berbagai bentuk dan konteks. Berikut ini adalah tiga kasus pelanggaran dan pengingkaran hak serta kewajiban dalam bidang politik:

1. Penindasan Kebebasan Berbicara

Hak dan Kewajiban yang Terkait: Setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam diskusi politik, sedangkan pemerintah dan lembaga publik memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebebasan berbicara ini dihormati dan dilindungi.
Kasus Pelanggaran: Penindasan terhadap aktivis, jurnalis, atau kelompok masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah merupakan contoh pelanggaran hak ini. Penindasan ini bisa berupa sensor, penangkapan sewenang-wenang, atau tindakan represif lainnya yang menghalangi individu atau kelompok dari kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat.
Dampak Negatif: Penindasan ini tidak hanya melanggar hak dasar individu tetapi juga mempengaruhi kualitas demokrasi dalam suatu negara, menghambat partisipasi publik, dan menurunkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

2. Kecurangan dalam Pemilihan Umum

Hak dan Kewajiban yang Terkait: Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam kondisi yang bebas dan adil, sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemilihan yang jujur dan transparan.
Kasus Pelanggaran: Manipulasi suara, intimidasi pemilih, pembelian suara, dan penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan kampanye tertentu adalah beberapa contoh kecurangan dalam pemilihan umum. Praktik-praktik ini menyalahi prinsip demokrasi dan mengingkari hak warga negara untuk menentukan pemimpin mereka secara adil.
Dampak Negatif: Kecurangan ini merusak integritas sistem demokrasi, mengurangi kepercayaan publik terhadap proses elektoral, dan dapat mengarah pada ketidakstabilan politik.

3. Diskriminasi dalam Akses terhadap Layanan Publik

Hak dan Kewajiban yang Terkait: Setiap individu berhak mendapatkan akses yang sama terhadap layanan publik tanpa diskriminasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan ini secara setara kepada seluruh lapisan masyarakat.
Kasus Pelanggaran: Diskriminasi berbasis etnis, agama, gender, atau status sosial-ekonomi dalam penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Hal ini sering kali berakar pada kebijakan yang tidak adil atau praktik birokrasi yang koruptif dan tidak efisien.
Dampak Negatif: Diskriminasi ini menghambat kesempatan individu untuk berkembang dan berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Ini juga menurunkan kualitas hidup kelompok yang diskriminasi dan mengurangi keadilan sosial dalam masyarakat.

Kasus-kasus di atas menunjukkan pentingnya memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa hak-hak politik dihormati dan kewajiban-kewajiban politik dilaksanakan. Memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini adalah fundamental untuk membangun masyarakat yang adil dan demokratis.

Sebutkan dan jelaskan 3 kasus pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban dibidang politik

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Pertanyaan serupa