Mayang A

17 Oktober 2023 14:29

Iklan

Mayang A

17 Oktober 2023 14:29

Pertanyaan

sebutkan dampak positif dan negatif dari berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 pada masa demokrasi terpimpin!! tolong dibantu ya kak

 sebutkan dampak positif dan negatif dari berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 pada masa demokrasi terpimpin!!

tolong dibantu ya kak 

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

18

:

54

:

27

Klaim

2

1

Jawaban terverifikasi

Iklan

Erwin A

Community

18 Oktober 2023 11:01

Jawaban terverifikasi

<p><strong>Dampak positif dari berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 pada masa demokrasi terpimpin:</strong></p><ul><li><strong>Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik.</strong> Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi sistem presidensial. Hal ini memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden, sehingga dapat mengatasi perpecahan dan krisis politik yang terjadi pada masa demokrasi liberal.</li><li><strong>Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.</strong> Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka Indonesia kembali ke sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik. Hal ini membantu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yang sempat melemah pada masa demokrasi liberal.</li><li><strong>Mempercepat pembangunan nasional.</strong> Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka pemerintah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menjalankan pembangunan nasional. Hal ini membantu mempercepat pembangunan nasional, terutama di bidang ekonomi.</li></ul><p><strong>Dampak negatif dari berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 pada masa demokrasi terpimpin:</strong></p><ul><li><strong>Munculnya sistem pemerintahan yang otoriter.</strong> Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka kekuasaan presiden menjadi sangat besar. Hal ini menyebabkan munculnya sistem pemerintahan yang otoriter, di mana kekuasaan presiden tidak dibatasi oleh lembaga-lembaga negara lainnya.</li><li><strong>Penyempitan ruang demokrasi.</strong> Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka ruang demokrasi di Indonesia menjadi menyempit. Hal ini disebabkan oleh berbagai kebijakan pemerintah yang membatasi kebebasan berpendapat dan berserikat.</li><li><strong>Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.</strong> Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia, seperti penangkapan dan penahanan tanpa proses hukum, pembubaran partai politik, dan pelarangan kebebasan berpendapat.</li></ul><p>Secara keseluruhan, dampak negatif dari berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 pada masa demokrasi terpimpin lebih besar daripada dampak positifnya. Hal ini menyebabkan terjadinya berbagai krisis di Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial.</p>

Dampak positif dari berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 pada masa demokrasi terpimpin:

  • Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi sistem presidensial. Hal ini memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden, sehingga dapat mengatasi perpecahan dan krisis politik yang terjadi pada masa demokrasi liberal.
  • Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka Indonesia kembali ke sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik. Hal ini membantu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yang sempat melemah pada masa demokrasi liberal.
  • Mempercepat pembangunan nasional. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka pemerintah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menjalankan pembangunan nasional. Hal ini membantu mempercepat pembangunan nasional, terutama di bidang ekonomi.

Dampak negatif dari berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 pada masa demokrasi terpimpin:

  • Munculnya sistem pemerintahan yang otoriter. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka kekuasaan presiden menjadi sangat besar. Hal ini menyebabkan munculnya sistem pemerintahan yang otoriter, di mana kekuasaan presiden tidak dibatasi oleh lembaga-lembaga negara lainnya.
  • Penyempitan ruang demokrasi. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka ruang demokrasi di Indonesia menjadi menyempit. Hal ini disebabkan oleh berbagai kebijakan pemerintah yang membatasi kebebasan berpendapat dan berserikat.
  • Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia, seperti penangkapan dan penahanan tanpa proses hukum, pembubaran partai politik, dan pelarangan kebebasan berpendapat.

Secara keseluruhan, dampak negatif dari berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 pada masa demokrasi terpimpin lebih besar daripada dampak positifnya. Hal ini menyebabkan terjadinya berbagai krisis di Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial.


Iklan

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Apakah benar NIBKD dan MBKS dibentuk guna menghadapi kekuatan Belanda? Jelaskan!

38

5.0

Jawaban terverifikasi