Sebutkan 4 kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pada masa demokrasi liberal!

Halo Agung S, saya bantu jawab ya. Jawaban : 4 Kebijakan Ekonomi pada masa demokrasi liberal adalah, 1. Gunting Syafruddin 2. Gerakan Benteng 3. Sistem Ekonomi Ali Baba 4. Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek) Untuk lebih jelasnya, yuk simak pembahasannya. Demokrasi Liberal adalah demokrasi yang didasarkan pada hak-hak individu. Nama lain dari Demokrasi Liberal adalah Demokrasi Parlementer. Ciri khasnya adalah, Kabinet bertanggung jawab kepada DPR (Parlemen), kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara adalah presiden. Sistem demokrasi Liberal di Indonesia terjadi dari tahun 1950-1959. Pada masa ini, terdapat 7 kabinet yang silih berganti. Beberapa Kebijakan Ekonomi pada masa demokrasi liberal adalah, 1. Gunting Syafruddin Kebijakan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan saat itu, Syafruddin Prawiranegara. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menggunting uang kertas menjadi dua bagian, bagian kanan dan bagian kiri. Guntingan uang kertas bagian kiri tetap merupakan alat pembayaran yang sah dengan nilai separuh dari nilai nominal yang tertera, sedangkan guntingan uang kertas bagian kanan ditukarkan dengan surat obligasi pemerintah yang dapat dicairkan beberapa tahun kemudian. Kebijakan ini dilakukan pemerintah guna mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dan menambah kas negara. 2.Gerakan Benteng Program ini dicetuskan oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo, seorang ahli ekonomi Indonesia, yang dituangkan dalam program kerja Kabinet Natsir. Pada dasarnya sistem ekonomi ini bertujuan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan cara memberikan bantuan berupa kredit dan bimbingan konkret. Sekitar 700 pengusaha dalam negeri telah mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Namun, program ini tidak berjalan dengan baik karena kebiasaan konsumtif yang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri. Banyak yang menggunakan dana kredit tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadinya. 3. Sistem Ekonomi Ali Baba Sistem ekonomi Ali Baba diprakarsai oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo menteri ekonomi pada masa Kabinet Ali I. Kabinet ini fokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. Kata “Ali” mewakili pengusaha pribumi dan “Baba” mewakili pengusaha Tionghoa. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi. Namun, program ini gagal karena pengusaha pribumi masih miskin dibandingkan pengusaha nonpribumi. 4. Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek) Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap dikirim seorang delegasi ke Jenewa, Swiss untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung tanggal 7 Januari 1956, adapun kesepakatan yang pada Finek adalah: - Hasil KMB dibubarkan. - Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral - Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Pada tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanudin Harahap melakukan pembubaran Uni-Indonesia dan akhirnya tanggal 3 Mei 1956 Presiden Soekarno menandatangani pembatalan KMB. Terimakasih sudah bertanya, Semoga membantu ya!