Sebelum disahkan oleh ppki, para pendiri negara menggunakan istilah hukum dasar untuk menyebut undang undang dasar. istilah hukum dasar diambil dari istilah constitution. namun ternyata terjadi perubahan penyebutan istilah hukum dasar. mengapa demikian? jelaskan

<p>Perubahan istilah dari "hukum dasar" menjadi "undang-undang dasar" dalam konteks konstitusi Indonesia memiliki akar sejarah dan pertimbangan filosofis yang mendalam. Berikut adalah penjelasan mengenai alasan perubahan istilah tersebut:</p><p>1. <strong>Asal Usul Istilah</strong></p><ul><li><strong>Hukum Dasar:</strong> Pada awalnya, para pendiri negara menggunakan istilah "hukum dasar" yang diambil dari istilah <i>constitutional law</i>. Istilah ini merujuk pada norma-norma dasar yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa. Dalam konteks ini, "hukum dasar" berarti dasar hukum yang memberikan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat.</li><li><strong>Undang-Undang Dasar:</strong> Seiring berjalannya waktu, istilah "undang-undang dasar" mulai digunakan, terutama dalam proses penyusunan konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Istilah ini lebih tepat mencerminkan sifat formal dan hukum dari dokumen tersebut sebagai undang-undang yang memiliki kekuatan hukum tertinggi di negara.</li></ul><p>2. <strong>Pertimbangan Filosofis dan Hukum</strong></p><ul><li><strong>Kekuatan Hukum:</strong> Dengan menggunakan istilah "undang-undang dasar", terdapat penegasan bahwa dokumen tersebut adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi semua warga negara dan lembaga negara. Istilah ini menciptakan kejelasan mengenai posisi hukum konstitusi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.</li><li><strong>Aspek Formalitas:</strong> Istilah "undang-undang" memberikan kesan formal dan resmi, menunjukkan bahwa dokumen tersebut dihasilkan melalui proses legislatif yang sah dan diakui. Hal ini penting untuk memberikan legitimasi dan otoritas pada undang-undang dasar tersebut.</li></ul><p>3. <strong>Relevansi dengan Praktik Hukum</strong></p><ul><li><strong>Keterikatan pada Proses Legislatif:</strong> Dengan mengubah istilah menjadi "undang-undang dasar," para pendiri negara menegaskan bahwa konstitusi harus mengikuti prosedur pembentukan undang-undang yang diatur. Ini juga menandakan bahwa konstitusi tidak hanya merupakan dokumen yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar, tetapi juga produk dari proses hukum yang sah.</li><li><strong>Kesinambungan dengan Sistem Hukum Nasional:</strong> Perubahan istilah ini juga menunjukkan kesinambungan dengan sistem hukum nasional yang berlaku. Dalam hukum positif Indonesia, semua peraturan perundang-undangan diatur dalam undang-undang, termasuk undang-undang dasar yang menjadi landasan bagi peraturan lainnya.</li></ul><p>4. <strong>Pengaruh Internasional</strong></p><ul><li><strong>Adopsi Istilah Global:</strong> Penggunaan istilah "undang-undang dasar" juga dapat dipengaruhi oleh perkembangan di tingkat internasional, di mana istilah ini sering digunakan dalam konteks konstitusi negara-negara lain. Dengan mengadopsi istilah yang lebih umum dan diakui secara internasional, para pendiri negara ingin menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur yang sama dengan negara-negara demokratis lainnya.</li></ul><p>Kesimpulan</p><p>Perubahan penyebutan istilah dari "hukum dasar" menjadi "undang-undang dasar" mencerminkan kebutuhan akan kejelasan, legitimasi, dan formalitas dalam penyelenggaraan negara. Istilah "undang-undang dasar" memberikan pemahaman bahwa dokumen ini adalah sumber hukum yang memiliki otoritas dan mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan ini juga menunjukkan keterikatan Indonesia pada prinsip-prinsip hukum yang lebih luas dan dapat diterima secara internasional.</p>