sebagai kerajaan nasional kedua setelah sriwijaya, majapahit dikenal dengan kerapuhan sistem politik dan hukumnya. jelaskan sistem hukum yang diterapkan oleh majapahit!

Kerajaan Majapahit tercatat dalam sejarah kerajaan Hindu Buddha di Nusantara sebagai kerajaan yang besar. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-13 hingga abad ke-16 masehi. Majapahit mencapai puncak kejayaan ketika berada di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Berkat kedua tokoh kenamaan itu, Kerajaan Majapahit mencapai puncak tiada tanding. Selain kehidupan keagamaan yang beragam namun harmonis, birokrasi pemerintahan yang memerintah wilayah yang luas juga merupakan hal pendukung lainnya. Pengaturan birokrasi dan roda pemerintahan yang teratur dimulai dari Hayam Wuruk sebagai raja yang dipercaya sebagai penjelmaan dewa yang hadir di bumi sehingga memiliki otoritas tertinggi dalam sistem pemerintahan. Raja dibantu oleh susunan birokrasi dengan pembagian susunan pemerintahan Majapahit adalah sebagai berikut, Rakryan Mahamantri katrini (diisi oleh para putra raja), Rakryan Mantri ri Pakira-Kiran (para menteri yang ikut andil dalam membuat kebijakan), Dharmmadhayaksa (para pejabat terkait hukum keagamaan), Dharmma-upapatti (pemangku keagamaan), dan Bhattara Saptaprabhu (dewan pertimbangan kerajaan). Jadi, struktur birokrasi Kerajaan Majapahit terdiri dari berbagai pejabat pada pemerintahan seperti para putra raja, pembuat kebijakan, pejabat hukum keagamaan, pemangku keagamaan, dan dewan pertimbangan kerajaan.