Salah satu dampak sosial periode kolonial di Indonesia adalah dihapuskannya feodalisme. Salah satu kebijakan pemerintah kolonial yang menyebabkan penghapusan feodalisme tersebut adalah ....

Jawaban yang benar adalah 1. Menjauhkan penguasa lokal dari otonomi yang menguntungkan diri sendiri 2. Mempersempit ruang gerak bupati dengan cara mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah di bawah residen. 3. Menghapus sistem penyerahan paksa dan kerja paksa agar rakyat memiliki kebebasan berusaha. 4. Mengurangi peran penguasa lokal agar tidak lagi mempunyai kekuasaan besar terhadap rakyat. Para penguasa lokal hanya berperan sebagai pegawai pemerintah, bukan penarik pajak. Simak pembahasan berikut. Thomas Stamford Raffles merupakan Letnan Gubernur Jenderal yang menjalankan pemerintahan Inggris di Indonesia pada tahun 1811-1816. Pada awal pemerintahannya, Raffles yang berpandangan liberal berupaya mereformasi sistem pemerintahan di Indonesia menjadi sistem pemerintahan Eropa. Reformasi tersebut berupa pembaruan di bidang ketatanegaraan, penghapusan ikatan feodal dalam masyarakat Jawa, dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Adapun untuk menghapus feodalisme dalam masyarakat Jawa, Raffles menerapkan beberapa kebijakan berikut. 1. Menjauhkan penguasa lokal dari otonomi yang menguntungkan diri sendiri 2. Mempersempit ruang gerak bupati dengan cara mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah di bawah residen. 3. Menghapus sistem penyerahan paksa dan kerja paksa agar rakyat memiliki kebebasan berusaha. 4. Mengurangi peran penguasa lokal agar tidak lagi mempunyai kekuasaan besar terhadap rakyat. Para penguasa lokal hanya berperan sebagai pegawai pemerintah, bukan penarik pajak. Dengan demikian, kebijakan pemerintah kolonial yang menyebabkan penghapusan feodalisme tersebut adalah: 1. Menjauhkan penguasa lokal dari otonomi yang menguntungkan diri sendiri 2. Mempersempit ruang gerak bupati dengan cara mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah di bawah residen. 3. Menghapus sistem penyerahan paksa dan kerja paksa agar rakyat memiliki kebebasan berusaha. 4. Mengurangi peran penguasa lokal agar tidak lagi mempunyai kekuasaan besar terhadap rakyat. Para penguasa lokal hanya berperan sebagai pegawai pemerintah, bukan penarik pajak.