Salah satu alasan pemerintah Indonesia mengganti sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer pada awal kemerdekaan adalah

Halo Rafisyah, kakak bantu jawab ya. Pemerintah Indonesia mengganti sistem presidensial ke sistem parlementer pada awal kemerdekaan bertujuan untuk meningkatkan iklim demokrasi, dimana Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri berperan sebagai Kepala Pemerintahan. Selain itu, dari segi politik luar negeri menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara demokratis bukan negara fasis bekas jajahan Jepang. Untuk lebih detailnya, yuk simak penjelasan berikut. Melalui Maklumat Pemerintah pada 14 November 1945 menyatakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia berubah dari presidensial ke parlementer. Dengan adanya maklumat ini, Kepala Negara dipegang oleh Presiden, sedangkan Kepala Pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Menteri bertanggungjawab kepada Perdana Menteri, serta kabinet bertanggungjawab pada parlemen. Selain itu, keluarnya maklumat ini bertujuan untuk mendorong iklim politik yang lebih demokratis. Selain tujuan yang dipaparkan di atas, perubahan sistem ini juga ditujukan bagi kepentingan diplomasi luar negeri Indonesia. Indonesia yang pada awal kemerdekaan berjuang mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain, terutama Belanda ingin menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara fasis (hanya terdapat satu partai) tetapi negara yang mendukung demokrasi serta mendorong berdirinya partai-partai. Semoga membantu ya...