Salah sat tuntutan dalam gerakan reformasi 1998 adalah mendesak pemerintah negara. Hal ini kemudian diwujudkan dengana pencabutan kebijakan dwifungsi ABRI. Coba jelaskan!

Hallo Ahmad W, kakak bantu jawab ya. Penghapusan Dwifungsi ABRI untuk menghindari pencampuran tangan kebijakan pemerintah (politik) dari tangan militer. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami pembahasan dibawah ini. Salah satu kebijakan yang diterapkan pada saat Orde Baru adalah dwifungsi ABRI dilandaskan oleh ketetapan MPRS No. II Tahun 1969 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Dwifungsi ABRI adalah fungsi penjagaan militer dan fungsi pembina wilayah atau pembina masyarakat (politik). Hal ini dapat sebut sebagai kekuatan militer negara dan pengatur pemerintahan negara. Sehingga anggota ABRI mendapatkan kursi di MPR dan DPR tanpa perlu mengikuti pemilu. Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat untuk duduk dibangku pemerintahan. Pada masa reformasi, para masyarakat menuntut pengahapusan dari Dwifungsi supaya kekuatan militer tidak dapat menduduki kursi pemerintahan, dan masyarakat dapat turut andil menjadi pemerintahan. Sehingga, Penghapusan Dwifungsi ABRI untuk menghindari pencampuran tangan kebijakan pemerintah (politik) dari tangan militer. Semoga membantu ya.