Presiden Abdurrahman Wahid melakukan langkah-langkah reformasi sejak awal kepemimpinannya. Salah satunya menghapus dua kementerian yang dianggap pangkal korupsi dan menyumbat kebebasan berpendapat, yaitu .... A. Departemen Sosial dan Departemen Agama B. D e parte men Pendidikan dan Departemen Sosial C. Departemen Sosial dan Departemen Penerangan D. Depart e men Pendidikan dan Departemen Pertanian E. Departemen Pertahanan Keamanan dan Departemen Kelautan

Hai Monica A, Kakak bantu jawab ya. Jawaban yang tepat adalah C. Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut. Indonesia ialah salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial, artinya bahwa negara tersebut di kepalai oleh seorang presiden dan juga sebagai kepala pemerintahan. Tercatat dalam sejarah Indonesia presiden yang pernah memerintah di Republik Indonesia yang keempat ialah Abdurrahman Wahid yang menjabat dari 20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001. Abdurahman Wahid atau lebih sering disapa Gusdur ini merupakan presiden yang berasal dari tokoh ulama. Pada saat itu ia membentuk sebuah kabinet yang bernama Kabinet Persatuan Nasional. Salah satu kebijakan pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah menghapus Departemen Penerangan. Departemen Penerangan merupakan lembaga yang berfungsi mengawasi pemberitaan. Surat Izin Terbit (SIT) dan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) merupakan serangkaian regulasi di bawahnya. Kebijakan penghapusan tersebut diberlakukan karena dianggap menghalangi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Akhirnya, melalui kebijakan tersebut pers mengalami perkembangan pesat. Dan kemudian departemen lainnya yang dibubarkan oleg Gusdur ialah Departemen Sosial. Latar belakang mengapa departemen tersebut dibubarkan ialah telah terjadi praktik KKN yang menggerogoti departemen tersebut. Semoga membantu ya 😊