Anonim N

25 Februari 2024 11:58

Iklan

Iklan

Anonim N

25 Februari 2024 11:58

Pertanyaan

Politik luar negeri suatu negara lahir ketika suatu negara tersebut sudah dinyatakan sebagai suatu negara yang berdaulat. Setiap entitas negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang menagtur hubungannya dengan dunia internasional. Indonesia sebagai negara berdaulat juga memiliki prinsip dimana politik luar negerinya bersifat bebas aktif. Walaupun sampai sekarang prinsip ini masih diterapkan, namun setiap masa pemerintahan terdapat perbedaan yang mendasar dari berbagai kebijakan politik luar negerinya. Carilah perbedaan tersebut dan darimana kita bisa melihat perbedaannya ?


3

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Iklan

Nanda R

Gold

07 Maret 2024 06:42

Jawaban terverifikasi

Perbedaan dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia dapat ditemukan melalui analisis perubahan dan penyesuaian yang terjadi selama masa pemerintahan berbeda. Beberapa faktor yang dapat digunakan untuk melihat perbedaan tersebut antara lain: Deklarasi dan Pidato Kepala Negara: Pernyataan resmi, deklarasi, dan pidato dari kepala negara atau pemimpin tertinggi sering mencerminkan orientasi kebijakan luar negeri. Perbedaan dalam penekanan, prioritas, atau pendekatan dapat menjadi petunjuk mengenai perubahan dalam politik luar negeri. Partisipasi dalam Organisasi Internasional: Perbedaan dalam keanggotaan atau partisipasi aktif dalam organisasi internasional juga mencerminkan perubahan dalam orientasi kebijakan luar negeri. Misalnya, peningkatan atau penurunan keterlibatan Indonesia dalam organisasi regional atau global. Perjanjian dan Hubungan Bilateral: Perbedaan dalam penandatanganan perjanjian atau pengembangan hubungan bilateral dengan negara-negara tertentu dapat menunjukkan pergeseran dalam fokus kebijakan luar negeri. Misalnya, perubahan dalam tingkat kerjasama ekonomi atau keamanan dengan mitra-mitra internasional. Penanganan Konflik dan Krisis Internasional: Pendekatan terhadap penanganan konflik atau krisis internasional juga dapat berbeda antar-pemerintahan. Cara penyelesaian sengketa, partisipasi dalam misi perdamaian, atau dukungan terhadap isu global tertentu dapat mencerminkan perubahan dalam kebijakan luar negeri. Pendekatan Terhadap Hak Asasi Manusia dan Demokrasi: Perbedaan dalam pendekatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan juga dapat mencerminkan perbedaan dalam kebijakan luar negeri. Dukungan atau pengecaman terhadap situasi di negara-negara tertentu mencerminkan sikap pemerintah terhadap isu-isu tersebut.


Iklan

Iklan

Salsabila M

Community

10 Maret 2024 01:39

Jawaban terverifikasi

<p>Perbedaan dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia dapat tercermin dalam prioritas, pendekatan, dan strategi yang diambil oleh setiap pemerintahan yang berkuasa. Meskipun prinsip dasar "Bebas Aktif" tetap menjadi landasan, implementasinya bisa bervariasi tergantung pada kondisi internasional, kebijakan domestik, dan visi pemerintahan yang bersangkutan. Beberapa cara untuk melihat perbedaannya antara satu masa pemerintahan dengan yang lainnya adalah melalui:</p><p><strong>1. Pernyataan dan Kebijakan Resmi:</strong></p><ul><li>Pernyataan resmi pemerintah, seperti pidato presiden, pernyataan menteri luar negeri, dan dokumen kebijakan, dapat memberikan gambaran tentang arah dan fokus politik luar negeri suatu pemerintahan. Ini mencakup kerjasama regional, diplomasi, dan isu-isu global yang menjadi prioritas.</li></ul><p><strong>2. Tindakan dan Respons terhadap Isu Internasional:</strong></p><ul><li>Respons terhadap isu-isu internasional yang muncul, seperti konflik regional, perubahan geopolitik, atau isu global penting, dapat mencerminkan sikap dan kebijakan pemerintah terkait politik luar negerinya. Setiap pemerintahan mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam menanggapi situasi tersebut.</li></ul><p><strong>3. Partisipasi dalam Organisasi Internasional:</strong></p><ul><li>Tingkat partisipasi dan keterlibatan Indonesia dalam organisasi internasional, seperti PBB, ASEAN, atau G20, dapat mencerminkan prioritas dan strategi politik luar negeri. Pemerintahan yang berbeda mungkin menekankan kerja sama di tingkat regional atau global.</li></ul><p><strong>4. Perjanjian dan Hubungan Bilateral:</strong></p><ul><li>Penandatanganan perjanjian dan perkembangan hubungan bilateral dengan negara lain adalah indikator kuat tentang kebijakan luar negeri. Perbedaan dapat terlihat dalam pemilihan mitra strategis, fokus kerjasama, dan skala diplomasi yang dilakukan.</li></ul><p><strong>5. Keikutsertaan dalam Konflik Internasional:</strong></p><ul><li>Sikap Indonesia terhadap konflik internasional dan partisipasinya dalam misi perdamaian atau intervensi dapat memberikan gambaran tentang pendekatan pemerintah terhadap isu-isu keamanan dan kemanusiaan di tingkat global.</li></ul><p><strong>6. Pendekatan Terhadap Hak Asasi Manusia:</strong></p><ul><li>Pendekatan terhadap isu hak asasi manusia, termasuk keterlibatan dalam mekanisme internasional dan sikap terhadap isu-isu hak asasi manusia, dapat menunjukkan nilai-nilai dan prioritas pemerintah dalam konteks politik luar negeri.</li></ul><p><strong>7. Perdagangan dan Ekonomi Internasional:</strong></p><ul><li>Keterlibatan dalam perdagangan internasional, kebijakan investasi, dan hubungan ekonomi bilateral dapat mencerminkan strategi ekonomi dan pembangunan nasional suatu pemerintahan.</li></ul><p><strong>8. Media dan Opini Publik:</strong></p><ul><li>Melalui liputan media dan opini publik, terutama dalam hal kebijakan luar negeri, kita dapat mengidentifikasi perbedaan dalam cara setiap pemerintahan mengomunikasikan dan menjelaskan tindakan mereka di arena internasional.</li></ul><p>Melalui analisis atas faktor-faktor ini, kita dapat memahami evolusi dan perbedaan dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah berbagai pemerintahan yang berbeda. Perbedaan tersebut mencerminkan adaptasi terhadap dinamika dunia internasional dan perubahan dalam kondisi domestik.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><br>&nbsp;</p>

Perbedaan dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia dapat tercermin dalam prioritas, pendekatan, dan strategi yang diambil oleh setiap pemerintahan yang berkuasa. Meskipun prinsip dasar "Bebas Aktif" tetap menjadi landasan, implementasinya bisa bervariasi tergantung pada kondisi internasional, kebijakan domestik, dan visi pemerintahan yang bersangkutan. Beberapa cara untuk melihat perbedaannya antara satu masa pemerintahan dengan yang lainnya adalah melalui:

1. Pernyataan dan Kebijakan Resmi:

  • Pernyataan resmi pemerintah, seperti pidato presiden, pernyataan menteri luar negeri, dan dokumen kebijakan, dapat memberikan gambaran tentang arah dan fokus politik luar negeri suatu pemerintahan. Ini mencakup kerjasama regional, diplomasi, dan isu-isu global yang menjadi prioritas.

2. Tindakan dan Respons terhadap Isu Internasional:

  • Respons terhadap isu-isu internasional yang muncul, seperti konflik regional, perubahan geopolitik, atau isu global penting, dapat mencerminkan sikap dan kebijakan pemerintah terkait politik luar negerinya. Setiap pemerintahan mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam menanggapi situasi tersebut.

3. Partisipasi dalam Organisasi Internasional:

  • Tingkat partisipasi dan keterlibatan Indonesia dalam organisasi internasional, seperti PBB, ASEAN, atau G20, dapat mencerminkan prioritas dan strategi politik luar negeri. Pemerintahan yang berbeda mungkin menekankan kerja sama di tingkat regional atau global.

4. Perjanjian dan Hubungan Bilateral:

  • Penandatanganan perjanjian dan perkembangan hubungan bilateral dengan negara lain adalah indikator kuat tentang kebijakan luar negeri. Perbedaan dapat terlihat dalam pemilihan mitra strategis, fokus kerjasama, dan skala diplomasi yang dilakukan.

5. Keikutsertaan dalam Konflik Internasional:

  • Sikap Indonesia terhadap konflik internasional dan partisipasinya dalam misi perdamaian atau intervensi dapat memberikan gambaran tentang pendekatan pemerintah terhadap isu-isu keamanan dan kemanusiaan di tingkat global.

6. Pendekatan Terhadap Hak Asasi Manusia:

  • Pendekatan terhadap isu hak asasi manusia, termasuk keterlibatan dalam mekanisme internasional dan sikap terhadap isu-isu hak asasi manusia, dapat menunjukkan nilai-nilai dan prioritas pemerintah dalam konteks politik luar negeri.

7. Perdagangan dan Ekonomi Internasional:

  • Keterlibatan dalam perdagangan internasional, kebijakan investasi, dan hubungan ekonomi bilateral dapat mencerminkan strategi ekonomi dan pembangunan nasional suatu pemerintahan.

8. Media dan Opini Publik:

  • Melalui liputan media dan opini publik, terutama dalam hal kebijakan luar negeri, kita dapat mengidentifikasi perbedaan dalam cara setiap pemerintahan mengomunikasikan dan menjelaskan tindakan mereka di arena internasional.

Melalui analisis atas faktor-faktor ini, kita dapat memahami evolusi dan perbedaan dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah berbagai pemerintahan yang berbeda. Perbedaan tersebut mencerminkan adaptasi terhadap dinamika dunia internasional dan perubahan dalam kondisi domestik.

 

 

 


 


lock

Yah, akses pembahasan gratismu habis


atau

Dapatkan jawaban pertanyaanmu di AiRIS. Langsung dijawab oleh bestie pintar

Tanya Sekarang

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

HOS Cokroaminoto, Yang Guru Bangsa Haji Tjokroaminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah barname RM Tjokroamiseno, salah seorang pejabat pemerintahan pada saat itu. Kakaknya, RM. Adipati Tjokronegoro, pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo Tjokro lahir di Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur, pada tanggal 16 Agustus 1882. Awalnya kehidupan Tjokro terbilang biasa-basa saja. Semasa kecil ia dikenal sebagai anak yang nakal dan suka berkelahi. Setelah beberapa kali berpindah sekolah, akhirnya ia berhasil menyelesaikan sekolahnya di osvia (sekolah calon pegawai pervarintah atau pamong praja di Magelang pada tahun 1902. Setelah menamatkan osvia, Tjokro bekerja sebagai seorang juru tulis di Ngawi, Jawa Timur Tiga tahun kemudian ia bekerja di perusahaan dagang di Surajaya. Keindahannya ke Surajaya membawanya terjun ke dunia politik. Di kota pahlawan itu Tjokro kemudian bergabung dalam Sarekat Dagang Islam (sdi pimpinan H. Samanhudi, la menyarankan agar SDI diubah menjadi partai politik. SDI kemudian resmi diubah menjadi Sarekat Islam (50) dan Tjokro menjadi Ketua SI pada tanggal 10 Sepetember 1912. Tjokroaminoto dipercaya untuk memangiku jabatan ketua setelah sebelumnya menjabat sebagai komisaris Sl. Di bawah kepemimpinannya, Sl mengalami kemajuan pesat dan berkembang menjadi partai massa sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah Belanda. Pemerintah Hindia Belanda berupaya menghalangi St yang termasuk organisasi Islam terbesar pa anak tu. Pemerintah kolonial sangat membatasi kekuasaan pengurus pusat Si agar mudah di dipengaruhi pangreh praja setempat. Situasi itu menjadikan Sl menghadapi kesenjangan antara p dan daerah yang menyebabkan kesulitan dalam mobilisasi para anggotanya. G 57 tahap Thidangka ke by Iharaar magedi inspire smu generasi muda Pada periode tahun 1912-1916, Tjokroaminoto dan para pemimpin Si lainnya sedikit bersikap moderat terhadap pamarntah Belancia. Mereka memperjuangkan penegakan hak-hak manusia sewa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tapi sejak tahun 1916, menghadapi pembentukan Dewan Rakyat 8. sana m jadi hangat. Dalam kongres kongres 51, Tjokroaminoto mulai melancarkan ide pembentukan kation (bangsa) dan pemerintahan sendiri. Sebagai reaksi terhadap seni Novembar (November beloftemt, Gubernur Jenderal dan Limburgh Stanum, Tjokroaminoto selaku wakil SI delam Volksraad bersama sastrawan, aktivis, jurnalis Adul Kuis, Cipto Mangunkusumo mengajukan mosi yang kemudian dikenal dengan Mosi Tjokroaminoto pada tanggal 25 November 1918. Mereka menuntut Pertama, pembentukan Dewan Negara di mana penduduk semua wakil dari kerajaan. Kedua, pertanggungjawaban departemen/pemerintah Hindia Belanda terhadap perwakilan rakyat. Tiga, pertanggungjawaban terhadap perwakilan rakyat. Keempat, reformasi pemerintahan dan desentralisasi. Intinya, mereka menuntut pemerintah Belanda membentuk parlemen yang anggotama dipilih dari rakyat dan oleh rakyat Pemerintah sendiri dituntut bertanggung jawab pada parlemen Namun, oleh Ketua Parlemen Belanda, tuntutan tersebut dianggap hanya fantasi belaka. Selanjutnya, pada kongres gas ona SI di Yogyakata tanggal 2-6 Maret 1921, SI pimpinan Tjokro . memberikan reaksi atas sikap pemerintah Belanda tersebut dengan merumuskan tujuan perjuangan politik Sl sebagai, Untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan Belanda. Selama hidupnya, Tjokroaminoto merupakan sosok yang berpengaruh besar terhadap tokoh-tokoh muda pergerakan nasional saat itu. Keahliannya berpidato ia gunakan untuk mengecam kesewenang wenangan pemerintah Belanda. Semasa perjuangannya, dia misalnya mengecam perampasan tanah oleh Belanda untuk dijadikan perkebunan milik Belanda. la juga mendesak Sumatera Landsyndicaat supaya mengembalikan tanah rakyat di Gunung Seminung (tepi Danau Danau, Sumatera Selatan). Nasib para dokter pribumi juga turut diperjuangkannya dengan menuntut kesetaraan kedudukan antara dokter Indonesia dengan dokter Belanda. Pada tahun 1920, Tjokro dijebloskan ke penjara dengan tuduhan marghasut dan mempersiapkan pemberontakan untuk menggulingkan pemerintah Belanda. Pada Apris 1922, setelah tujuh bulan meringkuk di penjara, ia kemudian dibebaskan. cokroaminoto kemudian diminta kembali untuk duduk am Volksraad, namun permintaan itu ditolaknya kerena ia sudah tak mau lagi bekerja sama dengan pemerintah Belanda Sebagai tokoh masyarakat, pemerintah koloria menjulukinya sebagai de Ongekroonde Kuning dan Jasa (Raja Jawa yang tidak bermahkota atau tidak dinobatkan). Pengaruh Tjokro yang Luas menjadikannya sebagai tokoh panutan masyarakat. Karena alasan itu pula maka R.M. Soekemi Sesrodihardjo mengirimkan anaknya Soekamo untuk pendidikan dengan in de kost di rumahnya. Selain menjadi politikus, Tjokroaminoto aktif menulis karangan di majalah dan surat kabar. Salah satu karyanya ialah buku yang berjudul Islam dan Nasionalisme. Tjokroaminoto menghembuskan napasnya yang terakhir pada tanggal 17 Desember 1934 di Yogyakata pada usia 51 tahun. Atas jasa-jasanya kepada negara, Haji Gemar Siad Cokroaminoto dianugerahkan gelar pahlawan Kemerdekaan Nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No.590 Tahun 1961, tanggal 9 Nopember 1961. 1. carilah gagasan penjelas dari teks diatas 2. carilah keteladanan atau hikmah dari teks diatas

3

0.0

Jawaban terverifikasi