Anonim N

25 Februari 2024 11:58

Iklan

Anonim N

25 Februari 2024 11:58

Pertanyaan

Politik luar negeri suatu negara lahir ketika suatu negara tersebut sudah dinyatakan sebagai suatu negara yang berdaulat. Setiap entitas negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang menagtur hubungannya dengan dunia internasional. Indonesia sebagai negara berdaulat juga memiliki prinsip dimana politik luar negerinya bersifat bebas aktif. Walaupun sampai sekarang prinsip ini masih diterapkan, namun setiap masa pemerintahan terdapat perbedaan yang mendasar dari berbagai kebijakan politik luar negerinya. Carilah perbedaan tersebut dan darimana kita bisa melihat perbedaannya ?

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

23

:

40

:

53

Klaim

2

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Nanda R

Community

07 Maret 2024 06:42

Jawaban terverifikasi

Perbedaan dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia dapat ditemukan melalui analisis perubahan dan penyesuaian yang terjadi selama masa pemerintahan berbeda. Beberapa faktor yang dapat digunakan untuk melihat perbedaan tersebut antara lain: Deklarasi dan Pidato Kepala Negara: Pernyataan resmi, deklarasi, dan pidato dari kepala negara atau pemimpin tertinggi sering mencerminkan orientasi kebijakan luar negeri. Perbedaan dalam penekanan, prioritas, atau pendekatan dapat menjadi petunjuk mengenai perubahan dalam politik luar negeri. Partisipasi dalam Organisasi Internasional: Perbedaan dalam keanggotaan atau partisipasi aktif dalam organisasi internasional juga mencerminkan perubahan dalam orientasi kebijakan luar negeri. Misalnya, peningkatan atau penurunan keterlibatan Indonesia dalam organisasi regional atau global. Perjanjian dan Hubungan Bilateral: Perbedaan dalam penandatanganan perjanjian atau pengembangan hubungan bilateral dengan negara-negara tertentu dapat menunjukkan pergeseran dalam fokus kebijakan luar negeri. Misalnya, perubahan dalam tingkat kerjasama ekonomi atau keamanan dengan mitra-mitra internasional. Penanganan Konflik dan Krisis Internasional: Pendekatan terhadap penanganan konflik atau krisis internasional juga dapat berbeda antar-pemerintahan. Cara penyelesaian sengketa, partisipasi dalam misi perdamaian, atau dukungan terhadap isu global tertentu dapat mencerminkan perubahan dalam kebijakan luar negeri. Pendekatan Terhadap Hak Asasi Manusia dan Demokrasi: Perbedaan dalam pendekatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan juga dapat mencerminkan perbedaan dalam kebijakan luar negeri. Dukungan atau pengecaman terhadap situasi di negara-negara tertentu mencerminkan sikap pemerintah terhadap isu-isu tersebut.


Iklan

Salsabila M

Community

10 Maret 2024 01:39

Jawaban terverifikasi

<p>Perbedaan dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia dapat tercermin dalam prioritas, pendekatan, dan strategi yang diambil oleh setiap pemerintahan yang berkuasa. Meskipun prinsip dasar "Bebas Aktif" tetap menjadi landasan, implementasinya bisa bervariasi tergantung pada kondisi internasional, kebijakan domestik, dan visi pemerintahan yang bersangkutan. Beberapa cara untuk melihat perbedaannya antara satu masa pemerintahan dengan yang lainnya adalah melalui:</p><p><strong>1. Pernyataan dan Kebijakan Resmi:</strong></p><ul><li>Pernyataan resmi pemerintah, seperti pidato presiden, pernyataan menteri luar negeri, dan dokumen kebijakan, dapat memberikan gambaran tentang arah dan fokus politik luar negeri suatu pemerintahan. Ini mencakup kerjasama regional, diplomasi, dan isu-isu global yang menjadi prioritas.</li></ul><p><strong>2. Tindakan dan Respons terhadap Isu Internasional:</strong></p><ul><li>Respons terhadap isu-isu internasional yang muncul, seperti konflik regional, perubahan geopolitik, atau isu global penting, dapat mencerminkan sikap dan kebijakan pemerintah terkait politik luar negerinya. Setiap pemerintahan mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam menanggapi situasi tersebut.</li></ul><p><strong>3. Partisipasi dalam Organisasi Internasional:</strong></p><ul><li>Tingkat partisipasi dan keterlibatan Indonesia dalam organisasi internasional, seperti PBB, ASEAN, atau G20, dapat mencerminkan prioritas dan strategi politik luar negeri. Pemerintahan yang berbeda mungkin menekankan kerja sama di tingkat regional atau global.</li></ul><p><strong>4. Perjanjian dan Hubungan Bilateral:</strong></p><ul><li>Penandatanganan perjanjian dan perkembangan hubungan bilateral dengan negara lain adalah indikator kuat tentang kebijakan luar negeri. Perbedaan dapat terlihat dalam pemilihan mitra strategis, fokus kerjasama, dan skala diplomasi yang dilakukan.</li></ul><p><strong>5. Keikutsertaan dalam Konflik Internasional:</strong></p><ul><li>Sikap Indonesia terhadap konflik internasional dan partisipasinya dalam misi perdamaian atau intervensi dapat memberikan gambaran tentang pendekatan pemerintah terhadap isu-isu keamanan dan kemanusiaan di tingkat global.</li></ul><p><strong>6. Pendekatan Terhadap Hak Asasi Manusia:</strong></p><ul><li>Pendekatan terhadap isu hak asasi manusia, termasuk keterlibatan dalam mekanisme internasional dan sikap terhadap isu-isu hak asasi manusia, dapat menunjukkan nilai-nilai dan prioritas pemerintah dalam konteks politik luar negeri.</li></ul><p><strong>7. Perdagangan dan Ekonomi Internasional:</strong></p><ul><li>Keterlibatan dalam perdagangan internasional, kebijakan investasi, dan hubungan ekonomi bilateral dapat mencerminkan strategi ekonomi dan pembangunan nasional suatu pemerintahan.</li></ul><p><strong>8. Media dan Opini Publik:</strong></p><ul><li>Melalui liputan media dan opini publik, terutama dalam hal kebijakan luar negeri, kita dapat mengidentifikasi perbedaan dalam cara setiap pemerintahan mengomunikasikan dan menjelaskan tindakan mereka di arena internasional.</li></ul><p>Melalui analisis atas faktor-faktor ini, kita dapat memahami evolusi dan perbedaan dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah berbagai pemerintahan yang berbeda. Perbedaan tersebut mencerminkan adaptasi terhadap dinamika dunia internasional dan perubahan dalam kondisi domestik.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><br>&nbsp;</p>

Perbedaan dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia dapat tercermin dalam prioritas, pendekatan, dan strategi yang diambil oleh setiap pemerintahan yang berkuasa. Meskipun prinsip dasar "Bebas Aktif" tetap menjadi landasan, implementasinya bisa bervariasi tergantung pada kondisi internasional, kebijakan domestik, dan visi pemerintahan yang bersangkutan. Beberapa cara untuk melihat perbedaannya antara satu masa pemerintahan dengan yang lainnya adalah melalui:

1. Pernyataan dan Kebijakan Resmi:

  • Pernyataan resmi pemerintah, seperti pidato presiden, pernyataan menteri luar negeri, dan dokumen kebijakan, dapat memberikan gambaran tentang arah dan fokus politik luar negeri suatu pemerintahan. Ini mencakup kerjasama regional, diplomasi, dan isu-isu global yang menjadi prioritas.

2. Tindakan dan Respons terhadap Isu Internasional:

  • Respons terhadap isu-isu internasional yang muncul, seperti konflik regional, perubahan geopolitik, atau isu global penting, dapat mencerminkan sikap dan kebijakan pemerintah terkait politik luar negerinya. Setiap pemerintahan mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam menanggapi situasi tersebut.

3. Partisipasi dalam Organisasi Internasional:

  • Tingkat partisipasi dan keterlibatan Indonesia dalam organisasi internasional, seperti PBB, ASEAN, atau G20, dapat mencerminkan prioritas dan strategi politik luar negeri. Pemerintahan yang berbeda mungkin menekankan kerja sama di tingkat regional atau global.

4. Perjanjian dan Hubungan Bilateral:

  • Penandatanganan perjanjian dan perkembangan hubungan bilateral dengan negara lain adalah indikator kuat tentang kebijakan luar negeri. Perbedaan dapat terlihat dalam pemilihan mitra strategis, fokus kerjasama, dan skala diplomasi yang dilakukan.

5. Keikutsertaan dalam Konflik Internasional:

  • Sikap Indonesia terhadap konflik internasional dan partisipasinya dalam misi perdamaian atau intervensi dapat memberikan gambaran tentang pendekatan pemerintah terhadap isu-isu keamanan dan kemanusiaan di tingkat global.

6. Pendekatan Terhadap Hak Asasi Manusia:

  • Pendekatan terhadap isu hak asasi manusia, termasuk keterlibatan dalam mekanisme internasional dan sikap terhadap isu-isu hak asasi manusia, dapat menunjukkan nilai-nilai dan prioritas pemerintah dalam konteks politik luar negeri.

7. Perdagangan dan Ekonomi Internasional:

  • Keterlibatan dalam perdagangan internasional, kebijakan investasi, dan hubungan ekonomi bilateral dapat mencerminkan strategi ekonomi dan pembangunan nasional suatu pemerintahan.

8. Media dan Opini Publik:

  • Melalui liputan media dan opini publik, terutama dalam hal kebijakan luar negeri, kita dapat mengidentifikasi perbedaan dalam cara setiap pemerintahan mengomunikasikan dan menjelaskan tindakan mereka di arena internasional.

Melalui analisis atas faktor-faktor ini, kita dapat memahami evolusi dan perbedaan dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah berbagai pemerintahan yang berbeda. Perbedaan tersebut mencerminkan adaptasi terhadap dinamika dunia internasional dan perubahan dalam kondisi domestik.

 

 

 


 


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Sumber lisan merupakan keterangan langsung dari orang-orang yang mengalami p sejarah. Selain diperoleh dari orang-orang yang mengalami persitiwa secara la sumber lisan juga dapat diperoleh dari orang-orang yang mengetahui suatu peristiw secara rinci. Dengan kata lain sumber sejarah lisan dapat digunakan untuk sumba dan sekunder. Bagaimana cara mendapatkan sumber sejarah secara lisan denga tepat? Sumber sejarah merupakan segala sesuatu yang mengandung informasi tenta peristiwa sejarah. Informasi yang dijadikan sumber sejarah harus berasal dari aktivi pada masa lampau. Sumber sejarah berfungsi sebagai sarana penyampaian inform ristiwa sejarah di masa lampau. Bagaimana cara membuktikan keaslian suatu sumber sejarah? Sumber sejarah berdasarkan bentuknya dibagi menjadi tiga, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang memberikan informasi melalui tulisan. Sumber lisan merupakan sumber sejarah yang disampaikan secara lisan oleh orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung suatu peristiwa sejarah. Sumber benda merupakan sumber sejarah yang diperoleh dari benda-benda peninggalan sejarah. Mengapa sumber sejarah sangat penting dalam sejarah? Sumber sejarah lisan sangat bermanfaat agar sejarah dapat terus diingat oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas dari sebuah negara. Sumber sejarah lisan dapat berupa keterangan langsung dari pelaku, tradisi lisan yang berkembang di masyarakat, dan topomini. Mengapa sumber lisan memiliki keterbatasan dibandingkan sumber tertulis? Kritik sumber sering juga disebut proses verifikasi. Sering dilakukan peneliti untuk menguji keabsahan serta keaslian suatu dokumen atau sumber sejarah. Kritik sumber merupakan salah satu tahapan dalam penelitian sejarah. Apa yang dimaksud kritik sumber?

3

0.0

Jawaban terverifikasi

Kondisi kehidupan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan belum stabil. Dibawah ini adalah penyabab ketidakstabilan kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan, kecuali... A. Pertentangan antar partai B. Gangguan dari Belanda yang ingin berkuasa kembali C. Munculnya kesulitan ekonomi dan keuangan D. Terjadinya bentrokan antar etnis E. Munculnya gangguan keamanan dalam negeri 2. Pada tanggal 3 November 1945 diterbitkan maklumat pemerintah mengenai pendirian partai partai politik. Sebelum adanya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, Indonesia merencanakan satu partai tunggal yaitu... A. Masyumi D. PNI B. PKI E. NU C. PSI 3. Terbentuknya Kabinet Sjahrir tanggal 14 November 1945 merupakan suatu bentuk penyelewengan pertama pemerintah RI terhadap UUD 1945. Sejak tanggal 14 November 1945 Indonesia menganut sistem pemerintahan... A. Presidensial B. Liberalisme C. Parlementer D. Terpimpin E. Aristokrasi 4. Berdirinya partai partai politik telah mendorong Sutan Sjahrir yang berasal dari partai Sosialis untuk menghidupkan bentuk pemerintahan dengan cabinet parlementer. Hal ini dilakukan dengan alasan... A. agar perjuangan bangsa Indonesia mendapat dukungan dari negara negara barat B. mengikuti arus perpolitikan Indonesia yang mulai berkembang C. sesuai dengan perkembangan ideology di Indonesia D. sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 E. permintaan dari Presiden Soekarno. 5. Pada masa awal kemerdekaan, system pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer. Salah satu alasan dan pertimbangan perubahan system pemerintahan dari presidensial ke parlementer pada awal kemerdekaan adalah... A. Demokrasi bisa segera ditegakkan secara benar B. Parlementer sangat cocok untuk bangsa Indonesia C. Presidensial tidak sesuai dengan Indonesia yang multi etnis. D. Presidensial terlalu sulit untuk diterapkan dalam pemerintahan E. Mempermudah perundingan dengan Belanda 6. Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibu kota Jakarta semakin kacau. Pemerintah terus didesak dan diteror oleh pemerintah asing.Pada saat ibukota dipindahkan ke Yogyakarta, Perdana Menteri Sjahrir masih berkedudukan di Jakarta untuk... A. menghadapi terror Belanda B. menjalankan roda pemerintahan dari pusat C. menghimpun kekuatan menghadapi Belanda D. menciptakan pemerintahan tandingan E. mengadakan hubungan dengan luar negeri 7. Kondisi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan tidak stabil. Keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan mengalami kekacauan, salah satu factor penyebab antara lain... A. Adanya Blokade ekonomi oleh Belanda B. Rakyat Indonesia hanya mengandalkan pendapatan dalam pertanian . C. Banyaknya investor asing yang mengintervensi perekonomian Indonesia D. Rendahnya sumber daya manusia Indonesia dalam perekonomian E. Sering terjadi konflik horizontal dalam negeri Indonesia 8. Kondisi kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan tidak stabil karena terjadi inflasi. Terjadinya inflasi pada masa awal kemerdekaan disebabkan oleh... A. Indonesia belum memiliki mata uang yang sah B. Tentara Jepang masih menguasai sebagian besar sector ekonomi C. Terjadinya pertempuran pertempuran diberbagai daerah. D. Peredaran mata uang Jepang yang belum terkendali E. Munculnya perusahaan perusahaan asing milik Belanda 9. Indonesia harus dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi pada masa awal kemerdekaan. Salah satu upaya bangsa Indonesia dalam melakukan perbaikan ekonomi pada awal kemerdekaan dilakukan dengan cara ... A. Menaikkan pajak dan bea Cukai B. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan untuk diekspor C. Mengeluarkan mata uang sendiri (ORI) D. Mengisi kas pemerintah yang kosong E. Mengedarkan uang secara besar besaran. 10. Salah satu penyebab kacaunya kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan karena kas negara kosong. Upaya pemerintah Republik Indonesia mengisi kas negara yang kosong pada awal Kemerdekaan adalah ... A. Menasionalisasi De Javasche Bank B. Membuat kebijakan Gunting Syafruddin C. Mendevaluasi mata uang rupiah D. Sistim ekonomi Gerakan Benteng E. Menyelenggarakan pinjaman Nasional

19

0.0

Jawaban terverifikasi

Iklan

1) Apa perbedaan antara minimal usia kerja dan maksimal usia kerja? Jelaskan! (Jika perlu) 2) Perhatikan kutipan berita berikut! Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023. Hakim konstitusi menyatakan batas usia pelamar kerja tidak termasuk bentuk diskriminasi. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan perkara Nomor 35/PUU-XXII/2024 di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa (30/7). Permohonan itu menggugat Pasal 35 Ayat (1) yang menyatakan tiap pemberi kerja bisa merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan kerja. Pemohon mempersoalkan isu diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. Hakim konstitusi Arief Hidayat menyatakan sesuai Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan diskriminatif apabila terjadi pembedaan yang didasarkan pada agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Karena itu, kata Arief, syarat seperti batasan usia, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan bukan merupakan tindakan diskriminatif. "Terlebih, pengaturan mengenai larangan diskriminasi bagi tenaga kerja telah tegas dinyatakan dalam Pasal 5 UU 13/2003 yang menyatakan, 'setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan'," katanya. Namun, satu hakim konstitusi yaitu M Guntur Hamzah punya pendapat berbeda atau dissenting opinion. Guntur berpendapat bahwa permohonan pemohon mestinya dikabulkan sebagian. Menurut dia, bunyi Pasal 35 Ayat (1) dapat diubah dan ditambahkan, sehingga pemberi kerja dilarang mengumumkan lowongan pekerjaan yang mensyaratkan usia, berpenampilan menarik, ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Guntur menyebut jika dilihat dari segi hukum (sense of legality), pasal yang diuji oleh pemohon secara umum memang sepertinya tidak memiliki persoalan konstitusionalitas. Namun, jika dilihat dari kacamata keadilan (sense of justice), Guntur melihat norma Pasal 35 Ayat (1) potensial disalahgunakan, sehingga membutuhkan penegasan karena sangat bias terkait dengan larangan diskriminasi in casu dalam persyaratan pada lowongan pekerjaan. Menurut dia, Pasal 35 Ayat (10) sangat jelas menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) bagi para pencari kerja. Khususnya, dalam frasa "merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan" yang diletakkan pada pertimbangan subjektif pemberi kerja. Guntur berpandangan persyaratan hendaknya diletakkan pada kualifikasi dan kompetensi, sehingga tak masalah berapapun usia calon pekerja, sepanjang telah memasuki usia kerja dan memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai formasi atau lowongan pekerjaan dimaksud. Berdasarkan kutipan diatas : • Apa saja penyebab sektor formal hanya dikhususkan anak pemuda usia 18-25 tahun? • Apakah hanya Negara Indonesia saja yang menerapkan batas usia 25 tahun? (Dibandingkan negara lain) Jelaskan situasi! (Jika perlu) • Mengapa batas usia bukan diskriminasi oleh MK dan mengapa batas usia di negara lain cenderung diskriminasi? Jelaskan perbandingannya! (Jika perlu) 3) Apa jadinya kalau batas usia kerja Indonesia dihapus sepenuhnya &amp; merekut tenaga kerja di semua umur? Jelaskan dampaknya!

1

5.0

Jawaban terverifikasi

1.Pancasila adalah fondasi sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila berfungsi sebagai.... a. dasar negara b. idelogi negara c. pandangan hidup bangsa d. cita-cita nasional 2.Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Wakil ketua BPUPKI ketika itu dijabat oleh .... a. Ir. Soekarno dan Mr. Soepomo b. K.R.T Radjiman Wediodiningrat c. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta d. Ichibangase Yosio dan Radern Pandji Soeroso 3.Ir. Soekarno mengemukakan gagasannya tentang dasar negara pada tanggal .... a. 4 Juni 1945 b. 3 Juni 1945 c. 2 Juni 1945 d. 1 Juni 1945 4."Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Pernyataan tersebut tercantum di dalam UUD 1945 .... a. Pasal 1 Ayat 1 b. Pasal 1 Ayat 2 c. Pasal 1 Ayat 3 d. Pasal 18 5.Pemilu pada 15 Desember 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota.... a.MPRS b.KNIP c.DPR d.konstitusi 6.Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu mulai dari presiden, wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah. Di Indonesia pemilu dilaksanakan tiap .... a. 3 tahun sekali b. 4 tahun sekali c. 5 tahun sekali d. 6 tahun sekali 7.Pemilu merupakan salah satu syarat terbentuknya pemerintahan yang .... a. bersih b. terbuka c. transparan d. demokratis 8.Perhatikan pernyataan di bawah ini ! (1) Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara (2) Menyuarakan pemilu (3) Menyampaikan informasi kegiatan pemilu kepada masyarakat (4) Melaporkan penyelenggaraan pemilu Pernyataan-pernyataan di atas merupakan tugas .... a. KPU b. rakyat c. presiden d. PPS 9.Pemilu tahun 2004 dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama pemilu tersebut adalah untuk memilih .... a. anggota DPR dan DPRD b. anggota KPU c. persaingan calon presiden dan wakil presiden d. partai politik 10.Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika, yaitu eksekutif legislatif, dan yudikatif. Pemegang kekuasaan legislatif pada tingkat pemerintah desa ialah .... a. BPD b. kepala desa c. Sekretaris desa d. perangkat desa 11.Munurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh .... a. presiden b. DPR c. MPR d. MK 12.Perhatikan pernyataan berikut ini ! (1) Perlindungan konstitusional (2) Kebebasan menyatakan pendapat (3) Kebebasan untuk berserikat (4) Jaminan hak asasi manusia (5) Badan peradilan dikendalikan pemerintah Prinsip-prinsip demokrasi ditunjukkan oleh nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), dan (3) d. (1), dan (2) 13.Tiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan si dunia ini. Saat ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan .... a. sosialisasi b. komunis c. Presidensial d. parlementer 14.Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khusus nya pemerintahan daerah, sangat berhubungan erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara. Asas-asas yang dimaksud adalah .... a. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan b. desentralisasi, konsentrasi, dan tugas pembantuan c. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas utama d. desentralisasi, dekonsentrasi, dan sentralisasi 15.Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini ! (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) Memajukan kesejahteraan umum (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (4) Menciptakan masyarakat yang jujur dan adil (5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum pada nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), (3), dan (5) d. (1), (2), dan (3) 16.Anggota komisi Yudisial di angkat diberhentikan oleh .... a. presiden dan para menteri b. presiden dengan persetujuan DPR RI c. DPR RI dan MPR d. Mahkamah Agung 17.Lembaga tinggi negeri ini menurut UUD 45 sebelum diamandemen memiliki fungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Lembaga tinggi negara ini juga berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Namun sekarang, lembaga tinggi negara ini sudah dihapuskan. Lembaga yang dimaksudkan adalah .... a. Dewan Pertimbangan Daerah b. Dewan Pertimbangan Agung c. Mahkamah Konstitusi d. Mahkamah Agung 18.Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan atau kota bagi kepala daerah atau provinsi. Pernyataan ini merupakan tugas dan wewenang .... a. presiden b. kepala daerah c. wakil presiden d. wakil kepala daerah 19.Fungsi anggaran yang dijalankan oleh DPR ditunjukkan oleh .... a. Kekuasaan dalam membentuk UU b. mengesahkan rancangan APBN yang telah diajukan oleh presiden c. mengawasi jalannya pemerintahan d. menindak pelaku kejahatan 20.Basis daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi. Tiap provinsi diwakili oleh perwakilan DPD, yang terdiri dari .... a. 2 anggota b. 3 anggota c. 5 anggota d. 4 anggota

8

5.0

Jawaban terverifikasi