Zahra Z

31 Juli 2024 01:01

Iklan

Zahra Z

31 Juli 2024 01:01

Pertanyaan

Permusyawaratan perwakilan demokrasi Mohammad yamin

Belajar bareng Champions

Brain Academy Champions

Hanya di Brain Academy

Habis dalam

01

:

02

:

00

:

47

Klaim

7

1

Jawaban terverifikasi

Iklan

Nanda R

Community

01 Agustus 2024 08:19

Jawaban terverifikasi

<p>&nbsp;</p><p>Mohammad Yamin adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia, yang dikenal sebagai seorang penyair, pengacara, sejarawan, politikus, dan tokoh pergerakan kemerdekaan. Salah satu sumbangsih utamanya adalah dalam pengembangan konsep permusyawaratan dan perwakilan dalam demokrasi Indonesia.</p><p>Permusyawaratan dan Perwakilan dalam Demokrasi Menurut Mohammad Yamin</p><p><strong>Konsep Permusyawaratan</strong></p><ul><li><strong>Permusyawaratan (Musyawarah)</strong>: Mohammad Yamin melihat musyawarah sebagai inti dari demokrasi Indonesia. Menurutnya, keputusan yang diambil melalui proses musyawarah mencerminkan kepentingan bersama dan gotong royong. Musyawarah adalah metode pengambilan keputusan yang melibatkan diskusi dan konsensus di antara para peserta, mencerminkan tradisi demokrasi yang sudah lama ada dalam budaya Indonesia.</li><li><strong>Konsensus</strong>: Dalam musyawarah, keputusan diambil bukan berdasarkan suara mayoritas semata, tetapi lebih pada konsensus atau mufakat. Yamin percaya bahwa melalui konsensus, keputusan yang diambil akan lebih adil dan diterima oleh semua pihak.</li></ul><p><strong>Perwakilan</strong></p><ul><li><strong>Perwakilan (Representasi)</strong>: Yamin menekankan pentingnya sistem perwakilan dalam demokrasi, di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk membuat keputusan atas nama mereka. Sistem perwakilan ini memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan efektif dari rakyat dalam pemerintahan.</li><li><strong>Legislasi</strong>: Dalam sistem perwakilan, badan legislatif (seperti Dewan Perwakilan Rakyat) memiliki peran penting dalam merumuskan hukum dan kebijakan. Yamin melihat badan legislatif sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat.</li></ul><p><strong>Implementasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia</strong></p><ul><li><strong>Pancasila dan UUD 1945</strong>: Gagasan Yamin tentang permusyawaratan dan perwakilan tercermin dalam Pancasila, khususnya sila ke-4, yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Ini juga diimplementasikan dalam UUD 1945, yang mengatur tentang struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara, termasuk MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).</li><li><strong>MPR sebagai Lembaga Tertinggi</strong>: Pada awal kemerdekaan, MPR dipandang sebagai lembaga tertinggi negara yang merupakan manifestasi dari konsep permusyawaratan dan perwakilan. MPR bertugas menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.</li></ul><p><strong>Prinsip Demokrasi Indonesia</strong></p><ul><li><strong>Gotong Royong</strong>: Konsep permusyawaratan juga erat kaitannya dengan prinsip gotong royong, di mana setiap individu memiliki tanggung jawab dan kontribusi dalam proses pengambilan keputusan.</li><li><strong>Kedaulatan Rakyat</strong>: Dalam pandangan Yamin, demokrasi Indonesia harus berakar pada kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah dan kebijakan negara melalui wakil-wakil yang mereka pilih.</li></ul><p>Relevansi dalam Kehidupan Kontemporer</p><p>Konsep permusyawaratan dan perwakilan yang dikemukakan oleh Mohammad Yamin masih sangat relevan dalam demokrasi Indonesia saat ini. Meskipun tantangan dan dinamika politik telah berubah, prinsip dasar bahwa keputusan harus diambil melalui musyawarah dan perwakilan tetap menjadi landasan penting bagi stabilitas dan kemajuan demokrasi Indonesia.</p>

 

Mohammad Yamin adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia, yang dikenal sebagai seorang penyair, pengacara, sejarawan, politikus, dan tokoh pergerakan kemerdekaan. Salah satu sumbangsih utamanya adalah dalam pengembangan konsep permusyawaratan dan perwakilan dalam demokrasi Indonesia.

Permusyawaratan dan Perwakilan dalam Demokrasi Menurut Mohammad Yamin

Konsep Permusyawaratan

  • Permusyawaratan (Musyawarah): Mohammad Yamin melihat musyawarah sebagai inti dari demokrasi Indonesia. Menurutnya, keputusan yang diambil melalui proses musyawarah mencerminkan kepentingan bersama dan gotong royong. Musyawarah adalah metode pengambilan keputusan yang melibatkan diskusi dan konsensus di antara para peserta, mencerminkan tradisi demokrasi yang sudah lama ada dalam budaya Indonesia.
  • Konsensus: Dalam musyawarah, keputusan diambil bukan berdasarkan suara mayoritas semata, tetapi lebih pada konsensus atau mufakat. Yamin percaya bahwa melalui konsensus, keputusan yang diambil akan lebih adil dan diterima oleh semua pihak.

Perwakilan

  • Perwakilan (Representasi): Yamin menekankan pentingnya sistem perwakilan dalam demokrasi, di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk membuat keputusan atas nama mereka. Sistem perwakilan ini memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan efektif dari rakyat dalam pemerintahan.
  • Legislasi: Dalam sistem perwakilan, badan legislatif (seperti Dewan Perwakilan Rakyat) memiliki peran penting dalam merumuskan hukum dan kebijakan. Yamin melihat badan legislatif sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat.

Implementasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

  • Pancasila dan UUD 1945: Gagasan Yamin tentang permusyawaratan dan perwakilan tercermin dalam Pancasila, khususnya sila ke-4, yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Ini juga diimplementasikan dalam UUD 1945, yang mengatur tentang struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara, termasuk MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).
  • MPR sebagai Lembaga Tertinggi: Pada awal kemerdekaan, MPR dipandang sebagai lembaga tertinggi negara yang merupakan manifestasi dari konsep permusyawaratan dan perwakilan. MPR bertugas menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Prinsip Demokrasi Indonesia

  • Gotong Royong: Konsep permusyawaratan juga erat kaitannya dengan prinsip gotong royong, di mana setiap individu memiliki tanggung jawab dan kontribusi dalam proses pengambilan keputusan.
  • Kedaulatan Rakyat: Dalam pandangan Yamin, demokrasi Indonesia harus berakar pada kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah dan kebijakan negara melalui wakil-wakil yang mereka pilih.

Relevansi dalam Kehidupan Kontemporer

Konsep permusyawaratan dan perwakilan yang dikemukakan oleh Mohammad Yamin masih sangat relevan dalam demokrasi Indonesia saat ini. Meskipun tantangan dan dinamika politik telah berubah, prinsip dasar bahwa keputusan harus diambil melalui musyawarah dan perwakilan tetap menjadi landasan penting bagi stabilitas dan kemajuan demokrasi Indonesia.


Iklan

Buka akses jawaban yang telah terverifikasi

lock

Yah, akses pembahasan gratismu habis


atau

Dapatkan jawaban pertanyaanmu di AiRIS. Langsung dijawab oleh bestie pintar

Tanya Sekarang

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Iklan