Perhatikan pernyataan berikut! Volksraad Volksraad dibentuk pada masa kolonial Belanda yang memberi peluang bagi tokoh pergerakan nasional saat itu dalam menyuarakan kepentingan rakyat jajahan. Istilah Volksraad dalam bahasa Belanda berarti "Dewan Rakyat" sehingga Volksraad berarti semacam dewan perwakilan rakyat di tanah jajahan Hindia Belanda. Volksraad diberi kewenangan ko-legislatif bersama Gubernur Jenderal Belanda, tetapi kewenangannya menjadi terbatas karena gubernur jenderal memiliki hak veto. Tidak seperti halnya parlemen, Volksraad tidak memiliki hak seperti yang dimiliki parlemen, seperti hak angket dan hak menentukan anggaran belanja. Volksraad hanya memiliki hak sebagai penasihat, termasuk hak untuk mengusulkan pembaruan-pembaruan yang dianggap perlu kepada gubernur jenderal. Dalam penyusunan anggaran misalnya, Volksraad berhak memberikan usulan kepada pemerintah Hindia Belanda, tetapi tidak berhak dalam pengambilan keputusan. Apakah keberadaan Volksraad di Indonesia telah mencerminkan pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya?

Jawabannya, adalah tidak, karena sistem demokrasi artinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sedangkan Volksraad sendiri tidak memiliki hak angket dalam pemerintahan. Yuk simak pembahasannya! Volksraad yang memiliki arti "Dewan Rakyat" dibentuk secara resmi pada tahun 1918. Secara keanggotaan lembaga ini memiliki 60 orang anggota yang terdiri atas 30 wakil rakyat Indonesia (19 dipilih tidak langsung dan 11 ditunjuk langsung), 25 orang bangsa Belanda (15 dipilih tidak langsung dan 10 diangkat), 4 wakil dari golongan keturunan Tionghoa (3 orang dipilih tidak langsung dan 1 diangkat), dan seorang wakil golongan keturunan Arab yang diangkat. Sayangnya keberadaan lembaga Volksraad ini belum mencerminkan kehidupan demokrasi yang sesungguhnya pada masa penjajahan Belanda. Karena secara istilah, demokrasi berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan Volksraad saat itu bahkan tidak memiliki hak angket untuk menentukan dan menetapkan Undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Volksraad hanya memiliki hak menasehati atau memberikan masukan kepada Gubernur Jendral selaku pemimpin tertinggi Hindia Belanda. Selama berdiri, Volksraad berhasil membentuk enam Undang-undang, namun hanya disetujui dan disahkan tiga saja. Dengan demikian, keberadaan Volksraad belum mencerminkan kehidupan demokrasi yang sesungguhnya, karena Volksraad tidak memiliki wewenang untuk mengesahkan Undang-undang, yang artinya tidak sesuai dengan sistem demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.