Perhatikan pernyataan berikut ini! (1) Persetujuan finansial ekonomi hasil KMB dibubarkan (2) Hubungan finansial ekonomi Indonesia ­Belanda didasarkan atas hubungan bilateral (3) Hubungan finansial ekonomi didasarkan kepada Undang-Undang Nasional tidak boleh diikat oleh perjanjian antara kedua belah pihak. ( 4) Pengusaha pribumi dan non pribumi harus diikutsertakan dalam persetujuan finansialekonomi (5) Persetujuan finansial ekonomi yang baru harus didasarkan atas persamaan dan persetujuan bersama Kesepakatan finansial ekonomi antara Indonesia­Belanda yang terjadi pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap adalah .... a. 1, 2, 3 b. 1, 3, 5 c. 2, 4, 5 d. 2, 3, 4 e. 3, 4, 5

Jawaban yang tepat adalah A. Untuk lebih jelasnya, yuk simak pembahasan berikut. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap dikirimkan delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Pada tanggal 7 Januari 1965 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek yang di antaranya: 1. Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan 2. Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral 3. hubungan Finek didasarkan pada undang-undang nasional tidak boleh diikat perjanjian lain antara kedua belah pihak. Pemerintah Belanda tidak ingin menandatangani rencana persetujuan ini, maka pemerintah RI mengambil langkah sepihak. Pada tanggal 13 Februari 1956 kabinet Burhanudin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Hal ini dimaksudkan untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Tindak lanjut dari pembubaran Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 3 Mei 1956, Presiden Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB. Dengan demikian, kesepakatan finansial ekonomi antara Indonesia­Belanda yang terjadi pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap adalah nomor 1,2,3.