Perhatikan pemyataan-pemyataan berikut. 1 ) Bubarkan negara boneka Malaysia. 2) Bubarkan Konstituante. 3) Memberlakukan kembali UUD 1945. 4) Bubarkan Partai Sosialis Indonesia. 5) Pembentukan MPR(S) dan DPA(S). lsi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ditunjukkan nomor . . . . A. 1 ), 2), dan 3) B. 1 ), 2), dan 4) C. 2), 3), dan 4) D. 2), 3), dan 5) E. 3), 4), dan 5)

Hai Monica A, Kakak bantu jawab ya. Untuk pertanyaan diatas, jawaban yang tepat adalah D. Untuk lebih jelasnya, pahamilah penjelasan berikut ini Upaya untuk menuju Demokrasi Terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan dewan DPR Sartono, Perdana Menteri Djuanda, dan anggota Dewan nasional (Roeslan Abdoel Gani, dan Muh. Yamin), serta ketua Makamah Agung, Mr. Wirjono Prodjodikoro untuk menyepakati diberlakukannya kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Negara tanpa persetujuan konsituante. Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan pidato singkat Presiden Soekarno yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi tiga ketentuan pokok yaitu: 1. Pembubaran konstituante 2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Semoga membantu ya.