Perhatikan informasi berikut. 1 ) PNI 2) PKI 3) Perti 4) Parmusi 5) PSII Partai yang tidak menggabungkan diri ke dalam Partai Demokrasi Indonesia ditunjukkan nomor . . . . A. 1 ) , 2) , dan 3) B. 1 ), 2) , dan 4) C. 1 ), 3) , dan 5) D. 2) , 3) , dan 4) E. 3) , 4) , dan 5)

Halo Celine K., kakak bantu jawab ya. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas ditunjukkan oleh no. 2, 3, 4, dan 5. Namun opsi jawaban yang tersedia terdapat E, yaitu 3, 4, dan 5. Untuk lebih detailnya, yuk simak penjelasan berikut. Pada akhir 1971, pemerintah Orde Baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan alasan–alasan tertentu, seperti kasus pada masa “Demokrasi Parlementer”. Pada masa itu, banyaknya partai dianggap tidak memudahkan pembangunan, justru sebaliknya menambah permasalahan. Penyebabnya bukan hanya karena persaingan antarparpol, melainkan juga persaingan di dalam tubuh parpol antara para pemimpinnya tidak jarang memicu timbulnya krisis. Bahkan perpecahan yang dinilai bisa mengganggu stabilitas politik dan keamanan. Atas dasar itu, pemerintah berpendapat perlu adanya penyederhanaan partai sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Pada awalnya banyak parpol yang menolak gagasan itu yang sedikit banyak dinilai telah menutup aspirasi kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945. Namun, adanya tekanan pemerintah menyebabkan mereka tidak mempunyai pilihan lain. Realisasi penyederhanaan partai tersebut dilaksanakan melalui Sidang Umum MPR tahun 1973. Sembilan partai yang ada berfusi ke dalam dua partai baru, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Empat Partai Islam, yaitu Nahdatul Ulama/NU, Parmusi, Partai Sarekat Islam Indonesia/PSII, dan Perti bergabung dalam PPP. Sementara itu lima partai non Islam, yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Khatolik, Partai Murba, dan IPKI bergabung dalam PDI. Selain kedua kelompok tersebut, ada pula kelompok Golkar yang semula bernama Sekber Golkar. Oleh karena itu, partai yang TIDAK berfusi ke PDI, yaitu PKI, Perti, Parmusi, dan PSII. Perti, Parmusi, dan PSII berfusi menjadi PPP. Sedangkan, PKI melalui Tap MPRS no. XXV tahun 1966 dianggap sebagai partai terlarang. Semoga membantu ya