Indah P

17 Februari 2022 11:22

Iklan

Indah P

17 Februari 2022 11:22

Pertanyaan

Perhatikan gambar berikut! Salah satu program kerja yang dicanangkan oleh tokoh tersebut adalah... A. menjalan kan politik luar negeri yang bebas aktif dan mengupayakan masuknya wilayah Irian Barat ke wilayah Rl secepatnya B. pemulihan bekas anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat dan meningkatkan pembanguan perumahan,kesehatan, d a n kecerdasan rakyat C. melakukan peni njuan kembali terhadap hasil K M B dan menyelenggarakan persiapan pemilihan umum D . mengembalikan kepercayaan TNI AD dan masyarakat terhadap pemerintah dan mempercepat terbentuknya parlemen hasil pemilu E. mengubah ekonomi kolon ial menjadi ekonomi nasional dan melaksanakan pemilihan umum untuk memilih DPRD

alt

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

10

:

26

:

03

Klaim

10

1

Jawaban terverifikasi

Iklan

A. Feby

02 Maret 2022 06:03

Jawaban terverifikasi

Halo Indah. Kakak bantu jawab ya๐Ÿ˜Š Jadi, jawabannya adalah A. Menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dan mengupayakan masuknya wilayah Irian Barat ke wilayah Rl secepatnya Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut: Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama pada masa Demokrasi Liberal yang bekerja mulai 6 September 1950 โ€“ 21 Maret 1951. Kabinet tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri yang bernama Mohammad Natsir dari partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), sementara wakilnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari independen. Beberapa program kerja kabinet Natsir, yaitu: - Pendaftaran Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) - Persiapan penyelenggaraan pemilihan umum - Pelaksanaan program ekonomi bernama Gerakan Benteng. - Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman - Memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat KabinetNatsir harus mundur karena menghadapi mosi tidak percaya dari Partai Nasional Indonesia (PNI) atas sebuah produk hukum yang diduga menguntungkan Masyumi selaku partai pimpinan koalisi kabinet secara politis. Produk hukum tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1950 (Perpu No. 50 Thn. 1950) terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Semoga membantu ๐Ÿ˜Š


Iklan

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Apakah benar NIBKD dan MBKS dibentuk guna menghadapi kekuatan Belanda? Jelaskan!

176

5.0

Jawaban terverifikasi