Emran E
06 Maret 2022 09:39
Iklan
Emran E
06 Maret 2022 09:39
Pertanyaan
Perhatikan gambar berikut! Salah satu dampak peristiwa pada gambar di atas adalah... a. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) diberlakukan kembali b. menteri dalam kabinet tidak lagi bertanggung jawab kepada parlemen c. kedudukan DPR-GR, DPAS, dan MPRS digantikan DPR hasil pemilu 1955 d. manifesto politik yang dirumuskan Soekarno ditetapkan sebagai haluan negara e. parlemen memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan presiden
1
1
Iklan
N. Halimah
Mahasiswa/Alumni Universitas Indraprasta PGRI
13 Oktober 2022 04:47
<p>Jawaban yang benar adalah d.</p><p> </p><p>Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut.</p><p> </p><p>Potret di atas adalah peristiwa Dekrit Presiden pada 05 Juli 1959. Pada masa Demokrasi Liberal 1950 - 1959, pemerintah Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1950 (UUDS 1950) yang bersifat sementara. Upaya untuk membentuk UUD baru dilakukan dengan membentuk Badan Konstituante yang terdiri dari perwakilan partai melalui pemilu namun tugas mereka gagal. Karena UUD baru tidak kunjung selesai, maka pada 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit presiden.</p><p> </p><p>Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi tiga ketentuan pokok yaitu:</p><p> </p><p>1. Pembubaran konstituante</p><p>2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945</p><p>3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan pertimbangan Agung Sementara (DPAS).</p><p> </p><p>Dengan keluarnya dekrit tersebut maka sistem demokrasi liberal berakhir dan diganti dengan sistem demokrasi terpimpin, dan berlaku sampai tahun 1965. Dampak dikeluarkannya dekrit ini adalah </p><p> </p><p>1. Lembaga-lembaga negara mempunya inti Nasionalisme Agama Komunis (Nasakom)</p><p> 2.Pembentukan MPRS sebagai badan legislatif diangkat oleh presiden, seharusnya dipilih melalui pemilu.</p><p>3. Pembentukan DPAS yang anggotanya ditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh presiden. Padahal tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan memberi usulan kepada pemerintah.</p><p>4. Pembentukan DPRGR, yang anggotanya ditunjuk oleh presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh presiden. Padahal kedudukan DPR dan presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan presiden.</p><p> 5. Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN</p><p>6. Pengangkatan presiden seumur hidup, dimana tidak ada aturan tentang jabatan presiden seumur hidup. Menurut pasal 7 UUD 1945 (sebelum diamandemen), presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali.</p><p>8. Presiden Soekarno membentuk sendiri MPRS melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. Padahal, seharusnya MPRS dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.</p><p> </p><p>Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah d. manifesto politik yang dirumuskan Soekarno ditetapkan sebagai haluan negara</p><p> </p><p>Semoga membantu yaa ;)</p>
Jawaban yang benar adalah d.
Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut.
Potret di atas adalah peristiwa Dekrit Presiden pada 05 Juli 1959. Pada masa Demokrasi Liberal 1950 - 1959, pemerintah Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1950 (UUDS 1950) yang bersifat sementara. Upaya untuk membentuk UUD baru dilakukan dengan membentuk Badan Konstituante yang terdiri dari perwakilan partai melalui pemilu namun tugas mereka gagal. Karena UUD baru tidak kunjung selesai, maka pada 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit presiden.
Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi tiga ketentuan pokok yaitu:
1. Pembubaran konstituante
2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945
3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan pertimbangan Agung Sementara (DPAS).
Dengan keluarnya dekrit tersebut maka sistem demokrasi liberal berakhir dan diganti dengan sistem demokrasi terpimpin, dan berlaku sampai tahun 1965. Dampak dikeluarkannya dekrit ini adalah
1. Lembaga-lembaga negara mempunya inti Nasionalisme Agama Komunis (Nasakom)
2.Pembentukan MPRS sebagai badan legislatif diangkat oleh presiden, seharusnya dipilih melalui pemilu.
3. Pembentukan DPAS yang anggotanya ditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh presiden. Padahal tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan memberi usulan kepada pemerintah.
4. Pembentukan DPRGR, yang anggotanya ditunjuk oleh presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh presiden. Padahal kedudukan DPR dan presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan presiden.
5. Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN
6. Pengangkatan presiden seumur hidup, dimana tidak ada aturan tentang jabatan presiden seumur hidup. Menurut pasal 7 UUD 1945 (sebelum diamandemen), presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali.
8. Presiden Soekarno membentuk sendiri MPRS melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. Padahal, seharusnya MPRS dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah d. manifesto politik yang dirumuskan Soekarno ditetapkan sebagai haluan negara
Semoga membantu yaa ;)
· 0.0 (0)
Iklan
Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?
Tanya ke AiRIS
Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!
LATIHAN SOAL GRATIS!
Drill Soal
Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian
Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!
