perbedaan kebijakan h willem daendels dan thomas stamford raffles

Halo Yolanda Herman William Daendels merupakan seorang gubernur jendral di Indonesia yang menjabat pada tahun 1808-1811. Pengangkatan Daendles menjadi gubernur jendral merupakan perintah langsung dari Kaisar Napoleon Bonaparte. Pertimbangannya: sebagai mantan komandan Legiun Asing Perancis (Legion Etrangere), Daendels adalah perwira tinggi Belanda paling cakap untuk membereskan administrasi sekaligus menata pertahanan perang. Ia juga dikenal sebagai loyalis Prancis. Berikut merupakan kebijakan Daendels di berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. 1. Dalam bidang politik pemerintahan: (1) Membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. (2) Membagi pulau Jawa menjadi 23 karisidenan. (3) Kedudukan Bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi pegawai dibawah pemerintah colonial. (4) Membagai wilayah Jawa bagian timur menjadi 5 prefektur (setingkat provinsi) yaitu Surabaya, Sumenep, Rembang, Pasuruan, Gresik. 2. Dalam bidang sosial ekonomi: (1) Mengharuskan rakyat pribumi untuk melaksanakan penyerahan wajib atas hasil pertaniannya. (2) Menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta. (3) Menanam tanaman komoditas yang laku di pasar internasional. (4) Memungut pajak kepada rakyat pribumi. (5) Menggabungkan wilayah Kasunanan dan Kasultanan ke dalam wilayah pemerintah colonial. 3. Dalam bidang militer pertahanan: (1) Membangun benteng-benteng baru di sekitar pesisir pulau Jawa. (2) Membangun pangkalan angkatan laut di perlabuhan Anyer dan Ujung Kulon. (3) Membangun jalan raya Anyer-Panarukan untuk memudahkan mobilisasi pasukan dan logistik perang. (4) Menjadikan penduduk pribumi sebagai tentara pemerintah kolonial Membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang. Sir Thomas Stamford Bingley Raffles merupakan Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda yang terbesar. Karena kemampuannya dalam berbahasa Melayu, Raffles segera mendapat kepercayaan dari Gubernur Jenderal India, Lord Minto, dan ditempatkan di Malaka. Lord Minto secara khusus memberikan pujian kepada Raffles dengan menyebutnya sebagai pribadi yang pintar, aktif, dan bijaksana. Pada saat terjadi perang Jawa antara Belanda melawan Inggris, Inggris berhasil mengalahkan Belanda, Lord Minto memberikan Raffles diganjar penghargaan dengan menjabat sebagai Letnan Gubernur Jawa, dan berkedudukan di Buitenzorg (Bogor). Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur Jawa pada tahun 1811. Beberapa kebijakan yang ditetapkan Raffles adalah: 1. Melakukan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia, dan menemukan dan memberi nama bunga raksasa Rafflesia Arnolldi. 2. Membangun kebun raya Bogor. 3. Menghapuskan kebijakan contingenten dengan kebijakan land-rente. 4. Menerapkan sistem pajak bagi petani. 5. Membagi Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. 6. Setiap keresidenan wajib memiliki badan pengadilannya masing-masing, dan sistem juri dikuatkan dalam pengadilan. 7. Melarang adanya perdagangan budak. 8. Mengubah sistem pemerintahan yang semula dimainkan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak Barat. 9. Bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan jabatannya yang mereka peroleh secara turun-temurun. Dengan demikian, secara garis besar perbedaan Daendels dengan Raffles adalah, jika pada masa Daendels ada kerja rodi untuk pembangunan jalan Anyer-Panarukan, pada masa Raffles itu dihapuskan. Daendels mewajibkan penanaman yang laku di pasar internasional, sedangkan Raffles membebaskan penanaman bagi para penduduk. Daendels membagi Pulau Jawa menjadi 23 karisidenan, sedangkan Raffles membagi menjadi 16 karisidenan. Mapel: Sejarah Kelas: 11 SMA Topik: Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme Eropa Semoga membantu ya.