penyebab berakhirnya demokrasi liberal adalah

<p>Berakhirnya demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1959 disebabkan oleh beberapa faktor utama yang berkaitan dengan ketidakstabilan politik, konflik antar partai, dan kegagalan konstitusional. Berikut adalah beberapa penyebab pentingnya:</p><p>1. Ketidakstabilan politik:</p><p>Demokrasi liberal di Indonesia (1950-1959) ditandai dengan seringnya pergantian kabinet. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi tujuh kali pergantian kabinet, yang mencerminkan ketidakstabilan politik dan ketidakmampuan pemerintah untuk mencapai konsensus dalam pengambilan kebijakan.</p><p>Banyak partai politik yang bersaing untuk kekuasaan tanpa adanya mayoritas dominan, sehingga mengakibatkan pemerintahan koalisi yang rapuh.</p><p>&nbsp;</p><p>2. Konflik ideologi:</p><p>Indonesia pada masa demokrasi liberal mengalami ketegangan ideologi antara kelompok nasionalis, agama (Islam), dan komunis. Konflik ideologi ini membuat konsensus politik semakin sulit dicapai dan menyebabkan polarisasi di antara elit politik dan rakyat.</p><p>Ketegangan antara kelompok-kelompok ini menyebabkan kekacauan politik yang berkontribusi pada berakhirnya sistem demokrasi liberal.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Kegagalan Konstituante:</p><p>Konstituante yang dibentuk untuk menyusun konstitusi baru setelah UUD Sementara 1950 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya. Perdebatan yang berkepanjangan antara pendukung negara Islam dan pendukung negara berdasarkan Pancasila membuat sidang-sidang Konstituante berlarut-larut tanpa hasil.</p><p>Kegagalan Konstituante ini memperburuk krisis politik dan meningkatkan ketidakpuasan terhadap sistem demokrasi liberal.</p><p>&nbsp;</p><p>4. Krisis ekonomi dan sosial:</p><p>Kondisi ekonomi yang memburuk, inflasi yang tinggi, dan rendahnya kesejahteraan rakyat semakin memperburuk citra pemerintah demokrasi liberal. Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani masalah ekonomi dan sosial memperkuat ketidakpuasan masyarakat.</p><p>Kekacauan sosial di berbagai daerah, termasuk pemberontakan seperti PRRI/Permesta, semakin melemahkan pemerintahan pusat.</p><p>&nbsp;</p><p>5. Peran Presiden Soekarno:</p><p>Presiden Soekarno, yang merasa bahwa sistem demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, mulai mendorong ide demokrasi terpimpin. Soekarno menganggap bahwa sistem parlementer menyebabkan fragmentasi politik dan tidak mampu mempersatukan bangsa.</p><p>Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945, sekaligus mengakhiri era demokrasi liberal dan memulai era demokrasi terpimpin yang lebih otoriter.</p><p>&nbsp;</p><p><br>Kombinasi faktor-faktor di atas menyebabkan ketidakmampuan sistem demokrasi liberal untuk bertahan dan menciptakan stabilitas politik yang dibutuhkan.</p>