Penerapan sistem pemerintahan militer di Indonesia didasarkan pada Osamu Serei yang dikeluarkan pada 7 Maret 1942. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa.... a. panglima tentara tertinggi diduduki oleh wakil Indonesia b. kekuasaan tertinggi diduduki oleh panglima tentara Jepang di Jawa c. setiap departemen di bawah kekuasaan Jepang dijabat oleh wakil Indonesia d. stuktur pemerintahan di kalangan atas hanya diduduki oleh orang-orang Jepang e. panglima tentara Jepang berhak melakukan e. perombakan militer di Indonesia

Jawaban yang tepat adalah B. Kekuasaan tertinggi diduduki oleh panglima tentara Jepang di Jawa. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut. Pada 1 April 1942 pemerintah Jepang mengeluarkan Undang-undang Panglima Militer Angkatan Darat ke-16 atau Osamu Seirei. Osamu Seirei mengatur tentang struktur kelembagaan pada masa pendudukan Jepang. Ketentuan dalam undang-undang tersebut antara lain : 1. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda kekuasaannya diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa 2. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia 3. Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan setia terhadap tentara pendudukan Jepang. 4. Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui asal sesuai dengan aturan Jepang. Dengan demikian, ketentuan dalam Osamu Seirei adala Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa, para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara. Semoga membantu yaa.