pembagian wilayah Indonesia menjadi tiga pemerintahan militer memudahkan pemerintah Jepang memobilisasi rakyat Indonesia. Mengapa demikian?

Halo Adelia S, Kakak bantu jawab ya, Pembagian administrasi wilayah pendudukan itu terkait perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi. Agar lebih jelas, perhatikan penjelasan berikut ya, Mengutip Kemdikbud RI, pada pertengahan 1942, Markas Besar Tentara Jepang melibatkan penduduk di daerah pendudukan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran (termasuk semi militer). Maka, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di bekas wilayah Hindia Belanda, Jepang membagi menjadi tiga wilayah pemerintahan militer, yaitu: 1. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 (Tomi Shudan) untuk Sumatera, berpusat di Bukittinggi. 2. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 (Asamu Shudan) untuk Jawa dan Madura, berpusat di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini ditambah Angkatan Laut (Dai ni Nankenkantai). 3. Pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan Kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, berpusat di Makassar. Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting, dan masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal tersebut berdasarkan Osamu Seirei, undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16). Isi Osamu Seirei antara lain: 1. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa. 2. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. 3. Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Semoga bisa membantu ya,