Pelaksanaan transmigrasi yang dilakukan pada masa kolonial Belanda sebagai salah satu pelaksanaan politik etis ternyata malah menimbulkan permasalahan baru bagi pemerintah kolonial. Adapun permasalahan tersebut diantaranya adalah

Halo Galuh R Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah pemikiran progresif yang menyatakan pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral menyejahterakan penduduk Hindia Belanda (Indonesia) sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda. Kebijakan Politik Etis dituangkan dalam program Trias van Deventer yang meliputi: Irigasi (pengairan) yaitu pembangunan dan prasarana pengairan. Imigrasi yaitu mengajak penduduk untuk transmigrasi. Edukasi yaitu membangun sarana pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi banyak permasalahan yang terjadi pada Migrasi, yakni. Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatra Utara, khususnya di Deli, Suriname, dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale sanctie, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandor/pengawasnya. Dengan demikian permasalahan yang terjadi dalam Pelaksanaan transmigrasi adalah Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Mapel: Sejarah kelas: 11 SMA Topik: Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme Eropa Semoga Membantu Ya : )