Pasca proklamasi, Indonesia membutuhkan sebuah badan keamanan resmi. Kesatuan PETA yang ada saat itu tidak bisa langsung dijadikan sebagai tentara Indonesia karena pada saat itu Indonesia masih dalam keadaan status quo hingga kedatangan sekutu ke Indonesia. Kemudian PPKI melakukan sidang pada 22 Agustus 1945 dan menghasilkan tiga putusan yaitu tentang Komite nasional, Partai Nasional dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Mengapa salah satu hasil dari sidang PPKI tentang pembentukan BKR kemudian menimbulkan pro-kontra?

<p>Keputusan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 menimbulkan pro dan kontra karena beberapa alasan yang berkaitan dengan konteks politik, militer, dan sosial pada saat itu. Beberapa faktor yang menyebabkan kontroversi antara pendukung dan penentang pembentukan BKR antara lain:</p><p><strong>Kekhawatiran akan Komunisme:</strong> Salah satu alasan utama yang menimbulkan ketidaksetujuan terhadap pembentukan BKR adalah adanya ketakutan terhadap pengaruh komunisme. BKR dianggap oleh sebagian orang sebagai alat yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang memiliki orientasi politik komunis. Hal ini menciptakan kekhawatiran di kalangan mereka yang bersikap anti-komunis.</p><p><strong>Kedekatan dengan PETA:</strong> Sebelumnya, PETA (Pasukan Pembela Tanah Air) merupakan kesatuan militer yang ada pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pembentukan BKR dianggap kontroversial oleh sebagian pihak karena mengusulkan transformasi PETA menjadi kekuatan militer resmi Indonesia. Beberapa tokoh dan kelompok merasa bahwa PETA masih memiliki asosiasi dengan pemerintahan pendudukan Jepang dan khawatir bahwa PETA tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari pengaruh Jepang.</p><p><strong>Ketidakjelasan Peran dan Fungsi:</strong> Keputusan pembentukan BKR dianggap kontroversial karena sidang PPKI tidak memberikan penjelasan yang cukup jelas mengenai peran, fungsi, dan struktur organisasi BKR. Hal ini menciptakan ketidakpastian di kalangan masyarakat dan tokoh politik, yang kemudian menjadi sumber ketidakpuasan dan perbedaan pandangan.</p><p><strong>Isu Kekuasaan dan Dominasi:</strong> Pembentukan BKR juga menciptakan isu-isu terkait dengan kekuasaan dan dominasi. Beberapa kelompok atau individu mungkin merasa khawatir bahwa BKR dapat digunakan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan mengeliminasi oposisi politik.</p>