pada tanggal 24 juni 1960 presiden soeparno membentuk dewan perwakilan rakyat gotong-royong (dpr-gr). peristiwa tersebut merupakan salah satu bentuk penyimpangan terhadap konstitusi, karena ....

Pembentukan DPR Gotong Royong bertentangan dengan konstitusi karena bertentangan dengan pasal 23 Ayat 1 UUD 1945 dan ketentuan bahwa DPR hasil pemilu tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Pembahasan Dewan Perwakilan Gotong Royong (DPR-GR) dibentuk pada masa Demokrasi Terpimpin. Pembentukan DPR-GR dilakukan berdasarkan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 sebagai pengganti DPR Peralihan yang dibubarkan. Pada masa Demokrasi Terpimpin masih banyak ketentuan UUD 1945 yang belum dilaksanakan sepenuhnya dan konsekuen. Makna "Terpimpin" menjadi arti bahwa pimpinan terletak di tangan presiden dan lembaga - lembaga negara seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA tidak memiliki proporsi yang semestinya. Akibatnya Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu tahun 1955 karena DPR tidak menyetujui RAPBN untuk tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Kemudian melalui Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 dibentuklah DPR Gotong Royong. Pembentukan DPR Gotong Royong dianggap menentang konstitusi karena: 1. Menurut UUD 1945 Pasal 23 Ayat 1 disebutkan bahwa jika anggaran RAPBN tidak disetujui oleh DPR maka pemerintah wajib menjalankan anggaran tahun sebelumnya. 2. Menurut UUD 1945, terdapat ketentuan bahwa DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden karena kedudukan DPR adalah kuat. Berdasarkan konstitusi tersebut, diketahui bahwa Presiden melakukan pelanggaran terhadap aturan UUD 1945 dengan membentuk DPR-GR dan pembubaran DPR hasil pemilu. Dengan demikian, pembentukan DPR Gotong Royong bertentangan dengan konstitusi karena bertentangan dengan pasal 23 Ayat 1 UUD 1945 dan ketentuan bahwa DPR hasil pemilu tidak dapat dibubarkan oleh Presiden.