Ahmad W

19 Februari 2022 18:18

Iklan

Ahmad W

19 Februari 2022 18:18

Pertanyaan

Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid mengalami konflik dengan DPR karena… A. selalu menghindari panggilan sidang DPR B. mengangkat Kapolri tanpa persetujuan DPR C. mengurangi jatah partai politik di dalam DPR D. terlalu banyak melakukan kunjungan ke luar negeri E. memberhentikan Menkopolkam Wiranto tanpa persetujuan DPR

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

04

:

13

:

23

Klaim

2

1

Jawaban terverifikasi

Iklan

N. Halimah

Mahasiswa/Alumni Universitas Indraprasta PGRI

30 September 2022 09:33

Jawaban terverifikasi

<p>Jawaban yang benar adalah b.</p><p>&nbsp;</p><p>Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>K.H. Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus dur terpilih sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999, untuk menggantikan Presiden Habiebie. Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid mengalami konflik dengan DPR karena mengangkat Kapolri tanpa persetujuan DPR. Saat itu, Presiden Gus dur memberhentikan secarahormat Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Rusdiharjo. Sayangnya, pemberhentian Jenderal Polisi Rusdiharjo, menyalah aturan dalam Tap MPR, Nomor VII/MPR/2000, dimana seharusnya Presiden memberhentikan TNI dan Kapolri atas persetujuan DPR. Hal tersebut membuat adanya konflik antara &nbsp;DPR dan presiden.</p><p>&nbsp;</p><p>Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah B. mengangkat Kapolri tanpa persetujuan DPR</p><p>&nbsp;</p><p>Semoga membantu yaa ;)</p>

Jawaban yang benar adalah b.

 

Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut. 

 

K.H. Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus dur terpilih sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999, untuk menggantikan Presiden Habiebie. Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid mengalami konflik dengan DPR karena mengangkat Kapolri tanpa persetujuan DPR. Saat itu, Presiden Gus dur memberhentikan secarahormat Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Rusdiharjo. Sayangnya, pemberhentian Jenderal Polisi Rusdiharjo, menyalah aturan dalam Tap MPR, Nomor VII/MPR/2000, dimana seharusnya Presiden memberhentikan TNI dan Kapolri atas persetujuan DPR. Hal tersebut membuat adanya konflik antara  DPR dan presiden.

 

Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah B. mengangkat Kapolri tanpa persetujuan DPR

 

Semoga membantu yaa ;)


Iklan

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Apakah benar NIBKD dan MBKS dibentuk guna menghadapi kekuatan Belanda? Jelaskan!

24

5.0

Jawaban terverifikasi