Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terjadi pemisahan lembaga kepolisian (Polri) dari militer. Kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan... a. mencegah polisi terlibat dalam masalah militer b. mereformasi struktur birokrasi dalam kepolisian c. memfokuskan tugas polisi sebagai pelayan masyarakat d. mengembalikan citra kepolisian di mata masyarakat e. mengembalikan fungsi TNI sebagai pelayan masyarakat

Halo Sanjaya S, kakak bantu jawab ya. Jawaban soal diatas adalah C. Cermati penjelasan berikut ya! Doktrin Dwi Fungsi ABRI pada masa Orde Baru, yang melibatkan militer (AD khususnya) ke dalam fungsi-fungsi keamanan dan politik dalam negeri, membuat fungsi kepolisian dan militer menjadi rancu. Adanya dwifungsi ABRI ini menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan di tubuh TNI dan Polri. Maka di era reformasi khususnya pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dwifungsi ABRI dihapuskan serta terjadi pemisahan di tubuh TNI dan Polri dengan harapan kedua instansi tersebut kembali pada tugas asli/utamanya, yakni TNI di bidang pertahanan negara dan Polri di bidang keamanan dan ketertiban nasional/ranah sipil. Dengan demikian, tujuan kebijakan tersebut adalah untuk memfokuskan tugas polisi sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah C. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah bertanya di Roboguru :)