Pada masa pemerintahan Orde Baru bertekad mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dilandasi dengan semangat dan jiwa Pancasila serta UUD 1 945. Salah satu kebijakan politik pemerintah Orde Baru adalah penerapan masalah dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI merupakan konsep dasar militer dalam menjalankan peran sosial politik di Indonesia. Dampak dikeluarkannya kebijakan tersebut yaitu . . . . A. fraksi ABRI ditarik dari perwakilan keanggotaan MPR/DPR B. setengah jajaran pemerintahan sipil diisi oleh perwakilan dari ABRI C. jalannya pemerintahan Indonesia menjadi kewenangan kepada ABRI D. memberi tugas kepada ABRI untuk membantu tugas dari lembaga DMP E. kewenangan ABRI semakin luas karena campur tangan dalam ranah sipil

Dampak dikeluarkannya kebijakan tersebut yaitu kewenangan ABRI semakin luas karena campur tangan dalam ranah sipil. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Secara umum Dwifungsi ABRI ini adalah ditempatkannya militer di DPR, MPR, serta DPD tingkat provinsi dan kabupaten. Perwira yang aktif, sebanyak seperlima dari jumlahnya menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), dimana mereka bertanggung jawab kepada komandan setempat, sedangkan yang di MPR dan DPR tingkat nasional bertanggung jawab langsung kepada panglima ABRI. Selain itu, para anggota ABRI juga menempati posisi formal dan informal dalam pengendalian Golkar serta mengawasi penduduk melalui gerakan teritorial di seluruh daerah dari mulai Jakarta sampai ke daerah-daerah terpencil, salah satunya dengan gerakan AMD (ABRI Masuk Desa). Dengan adanya dwifungsi ABRI dapat dikatakan bahwa ABRI menjadi sebuah kekuatan besar yang tidak memihak rakyat sipil. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah E. Semoga membantu.