pada masa orde baru pemerintah membatasi kebebasan pers.kebijakan yang mengatur pembatasan pers tersebut adalah

Halo Anfal, kaka bantu jawab ya. Kebijakan yang mengatur pembatasan pers masa Orde Baru, adalah adanya kewajiban untuk setiap pers memiliki SIUPP, adanya kewajiban untuk setiap wartawan menjadi anggota PWI, dikeluarkannya kartu pers, dan dilarangnya para jurnalis membentuk serikat pekerja. Yuk simak pembahasannya! Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, kebebasan pers di Indonesia diakui oleh pemerintah Orde Baru. Pengakuan ini diresmikan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers (TAP MPRS XXXII). Perumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Sayangnya kebebasan tersebut mulai dibatasi, terbukti pada tahun 1967, pemerintah Orde Baru mendirikan Dewan Pers yang diketuai oleh Menteri Penerangan. Susunan kepengurusan Dewan Pers diisi oleh para pejabat dinas intelijen dan departemen penerangan. Tugas utamanya ialah memberikan saran politik dalam proses pemberian Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Dalam praktiknya, Dewan Pers menjadi alat pemerintah Orde Baru. Pembredelan sebuah media massa dilakukan oleh Departemen Penerangan dengan mencabut SIUPP. Pembatasan kebebasan pers juga dilakukan dengan bentuk kewajiban wartawan untuk menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Aturan ini mulai diberlakukan sejak tahun 1969. Pembatasan lainnya berupa penerbitan kartu pers yang hanya dapat dilakukan oleh PWI. Selain itu, wartawan yang dipecat dari keanggotaan PWI dilarang untuk bekerja kembali sebagai wartawan. Para juralis juga dilarang membentuk Serikat Pekerja. Semoga membantu ya :)