Pada masa Demokrasi Terpimpin, TNI merupakan kekuatan yang patut diperhitungkan. TNI merupakan kekuatan yang sejak awal mendukung kem bali ke UUD 1 945 setelah Badan Konstituante mengalami kegagalan menyusun UUD yang baru. Usul TNI kemudian disambut baik oleh Presiden Sukarno dengan di keluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. TNI adalah kekuatan yang mengawal keutuhan NKRI. lronisnya, pada masa Demokrasi Terpimpin, TNI j ustru mendapat tantangan berat dari kekuatan komunis yang mulai bangkit. Analisislah oleh Anda konfl ik TNI dengan PKI pada masa Demokrasi Terpimpin.

Hai Pitaloka M, Kakak bantu jawab ya. Konflik yang frontal antara TNI dengan PKI telah dimulai sejak peristiwa Madiun 1948. Selanjutnya PKI dengan dibantu para perwira yang telah dibinanya, seperti Brigadir Jenderal Supardjo, Mayor Jenderal Pranoto, Kolonel Latif, dan Letnan Kolonel Untung, melontarkan isu bahwa ada “Dewan Jenderal” yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Achmad Yani. Untuk lebih jelasnya, pahamilah penjelasan berikut ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah alat pertahanan negara Republik Indonesia yang lahir ketika masa perang kemerdekaan. Tentara ini didirikan dengan merekrut para perwira bekas anggota Angkatan Bersenjata Hindia Belanda, yaitu KNIL (Koninklijke Nederlands Indische Leger), dan para perwira bekas anggota tentara pada masa pendudukan Jepang, yaitu PETA (Pembela Tanah Air), serta laskar-laskar perjuangan yang dileburkan, sehingga terbentuklah TNI. Dalam perkembangannya, TNI banyak mengalami konflik politik baik di dalam maupun di luar TNI. Peristiwa Madiun 1948 pada masa perang kemerdekaan membuahkan konflik eksternal TNI terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terus berlanjut hingga masa demokrasi terpimpin. Sikap yang berbeda-beda dari para perwira TNI terhadap PKI dan Presiden Soekarno berakibat konflik internal pada diri elite TNI. Meskipun TNI pada periode itu menjadi kekuatan politik yang sangat signifikan yang tercermin dari kedudukannya di kabinet, tetapi hal itu tidak membuat TNI dapat meraih kekuasaan sepenuhnya pada saat itu. Memang sesungguhnya konflik yang frontal antara TNI dengan PKI telah dimulai sejak peristiwa Madiun 1948, ketika TNI melakukan penumpasan terhadap pemberontakan PKI. Kemudian PKI menyadari bahwa pengaruhnya di dalam tubuh Angkatan Bersenjata masih sangat lemah. Di mana para pimpinan PKI sadar bahwa sewaktu-waktu Angkatan Darat dapat bertindak keras terhadapnya dengan senjata - senjata yang dimiliki oleh Angkatan Darat, dan PKI yang tidak bersenjata tentu tidak akan mampu melawannya. Bersamaan dengan itu PKI dengan dibantu para perwira yang telah dibinanya, seperti Brigadir Jenderal Supardjo, Mayor Jenderal Pranoto, Kolonel Latif, dan Letnan Kolonel Untung, melontarkan isu bahwa ada “Dewan Jenderal” yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Achmad Yani dan stafnya untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Achmad Yani mengetahui rencana PKI memperkuat dirinya dengan cara meminta persenjataan untuk kaum Buruh Tani. Achmad Yani menolak langkah itu dan bersikap frontal menentang PKI. Dalam upaya mengatasi “Dewan Jenderal”, maka Letkol Untung sebagai Komandan Batalyon I Tjakrabirawa (pasukan pengawal Presiden) melakukan sebuah gerakan yang dinamakan “Gerakan 30 September” (G 30 S). Gerakan ini menangkap dan membunuh 6 perwira tinggi Angkatan Darat, termasuk Achmad Yani, dan seorang Letnan Satu Pierre Tendean, ajudan Jenderal Nasution. Tapi Nasution sendiri lolos dari penculikan itu. Akibat peristiwa ini PKI dibubarkan oleh Soeharto berlandaskan Surat Perintah 11 Maret. Semoga membantu ya.